PASURUAN || JDN – Dugaan lemahnya pengawasan pada proyek Rehabilitasi Jalan Bendungan–Rejosari di Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, kian mencuat. Hingga Kamis (2/7/2026), pihak kontraktor, konsultan pengawas, maupun Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Pasuruan masih bungkam terkait insiden terperosoknya truk molen di lokasi proyek senilai Rp4,8 miliar tersebut.
Insiden yang terjadi pada Jumat (19/6/2026) lalu di RT 01 RW 05 Dusun Payaman, Desa Rejosari, itu berbuntut panjang. Truk pengangkut material beton yang tengah mendukung proses pengecoran jalan tiba-tiba terperosok ke area persawahan.
Peristiwa ini memicu kekhawatiran warga mengenai kesiapan badan jalan, kualitas konstruksi, pemadatan tanah dasar, hingga kemampuan struktur jalan dalam menahan beban kendaraan berat.
Proyek infrastruktur yang didanai oleh APBD Kabupaten Pasuruan ini dikerjakan oleh CV Arkha Putra Perkasa selaku pelaksana, didampingi CV Aditra Perkasa sebagai konsultan pengawas, dan CV Mega Galaksi Konsulindo selaku perencana teknis.
Bungkamnya para pihak terkait memicu desakan dari masyarakat setempat. Warga menuntut adanya transparansi terkait spesifikasi teknis pengerjaan jalan tersebut.
”Kami tidak bermaksud menuduh siapa pun. Yang kami minta hanya keterbukaan informasi agar masyarakat tahu apakah pekerjaan sudah sesuai spesifikasi teknis atau belum,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Desakan serupa juga disuarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pasdewa. Ketua LSM Pasdewa, Totok, menyatakan bahwa ada beberapa kemungkinan teknis yang menyebabkan truk tersebut terperosok, mulai dari kekuatan konstruksi hingga faktor kelalaian operasional.
”Ada beberapa kemungkinan penyebab: konstruksi belum kuat menahan beban, kesalahan manuver, atau kombinasi keduanya. Masyarakat berhak mendapat penjelasan objektif berdasarkan evaluasi teknis. Jangan sampai yang beredar hanya dugaan tanpa dasar,” tegas Totok saat dimintai keterangan.
Totok mengingatkan bahwa proyek ini dibiayai oleh uang rakyat melalui APBD, sehingga prinsip akuntabilitas wajib dijunjung tinggi.
”Kalau pekerjaan sudah sesuai ketentuan, sampaikan buktinya. Jika ada kekurangan, segera perbaiki sebelum serah terima,” tambahnya.
Selain masalah kelayakan konstruksi, sorotan tajam juga mengarah pada hilangnya papan informasi proyek di lokasi pengerjaan. Berdasarkan kesaksian warga, papan yang memuat detail identitas proyek, nilai kontrak, sumber dana, pelaksana, hingga lini masa jadwal kerja itu kini sudah tidak terlihat.
”Kalau benar papan itu sudah tidak ada, perlu penjelasan. Jangan sampai akses informasi ke masyarakat ditutup,” keluh warga.
Menanggapi hal itu, Totok menilai hilangnya papan informasi berpotensi melanggar asas transparansi anggaran publik.
Menurutnya, hak informasi masyarakat tidak boleh dipangkas dengan alasan apa pun.
”Kalau dipindah karena alasan teknis, sampaikan dipindah ke mana. Jika tidak dipasang, harus dijelaskan agar tidak timbul persepsi negatif,” cetus Totok.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dikirimkan jurnalis media ini melalui pesan singkat WhatsApp kepada pihak kontraktor (CV Arkha Putra Perkasa) dan Dinas SDABMBK Kabupaten Pasuruan belum mendapatkan respons resmi.
Sementara itu, pihak konsultan pengawas dari CV Aditra Perkasa telah membenarkan keterlibatan mereka dalam proyek tersebut. Namun, mereka masih enggan memberikan penjelasan lebih detail mengenai mekanisme pengawasan di lapangan serta penyebab pasti dari insiden terperosoknya truk molen tersebut.
LSM Pasdewa menyatakan akan terus mengawal jalannya proyek ini dan meminta Dinas SDABMBK segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan, lalu menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik. (MLDN)
