SIDOARJO || JDN – Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) tengah berkejaran dengan waktu untuk mengatasi luberan lumpur di titik P10D, kawasan utara dan barat pusat semburan. Kebocoran yang dipicu oleh penurunan tanah (subsidence) sejak Jumat (10/7) ini memicu kekhawatiran serius, mengingat lokasinya yang sangat krusial karena berdekatan langsung dengan jalur rel kereta api dan Jalan Raya Porong.
Kondisi darurat ini memicu perhatian bersama dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan DPR RI saat meninjau langsung proses peninggian tanggul darurat pada Senin pagi.
Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, secara tegas meminta PPLS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera merumuskan langkah konkret. Menurutnya, keselamatan warga adalah prioritas non-negosiasional yang tidak boleh dikompromikan.
“Segera carikan solusinya dan selesaikan agar wargaku selamat. Karena apa? Warga yang tertimpa bencana 20 tahun kemarin itu belum selesai, jangan sampai terulang. Segera carikan solusinya, itu harapan saya,” ujar Mimik di lokasi peninjauan.
Mimik menegaskan, Pemkab Sidoarjo berkomitmen penuh untuk terus membuka jalur koordinasi intensif dengan kementerian terkait dan legislatif guna memastikan penanganan tanggul bocor ini tuntas dengan cepat. Langkah ini diambil agar masyarakat Sidoarjo tidak terus-menerus dihantui oleh trauma bencana semburan lumpur dua dekade silam.
“Kita tetap akan komitmen untuk membantu atau komunikasi dengan panjenengan dari Kementerian PU dan DPR RI,” tambahnya.
Senada dengan Pemkab, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengingatkan bahwa dampak dari kelalaian penanganan luberan ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, melainkan berpotensi melumpuhkan urat nadi perekonomian regional dan nasional.
”Jika tidak segera ditanggulangi, ini akan menjadi lebih besar lagi dan bisa menghambat transportasi publik atau logistik karena ini jalan nasional. Jadi tidak hanya membahayakan keselamatan, tapi juga ekonomi kita bisa terhambat, perekonomian di Jawa Timur dan nasional bisa terhambat,” tegas Bambang.
Sebagai langkah taktis, Bambang mendesak PPLS melakukan dua tindakan cepat dengan Mempercepat pembuangan air lumpur dengan memperbesar volume pengalirannya menuju Sungai Porong. Memperkuat seluruh dinding tanggul penahan secara menyeluruh.
“Saya minta untuk serius penanganan pembuangan lumpur menuju ke sungai. Terutama airnya. Jadi airnya yang perlu kita percepat untuk pembuangan. Terus yang kedua, perkuat semua dinding-dinding lumpur Lapindo ini,” pintanya.
Selain itu, legislator tersebut mendorong Pemkab Sidoarjo untuk segera merealisasikan sistem peringatan dini demi meminimalkan potensi korban jika sewaktu-waktu terjadi kondisi fatal.
“Bu Wabup untuk merealisasikan early warning system, yaitu peringatan dini. Itu supaya warga dapat segera melakukan evakuasi jika terjadi kejadian bencana, karena sisi ini ada ribuan atau mungkin ratusan ribu masyarakat yang bisa terdampak,” kata Bambang.
Merespons desakan tersebut, Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS, Arif Firmanto, memaparkan fakta teknis di lapangan. Berdasarkan data pengukuran berkala, penurunan permukaan tanah di area tanggul memang terjadi secara konstan, dengan rata-rata mencapai setengah meter setiap tahunnya. Dari total 11 kilometer panjang tanggul, titik P10D merupakan salah satu zona yang paling rawan.
“Jadi penurunannya rata-rata untuk titik ini adalah 0,5 meter per tahun. Tapi dari 11 kilometer ini variatif, Pak. Memang di area tanggul yang sisi Selatan relatif stabil daripada tanggul yang sisi lainnya, terutama yang di sisi Barat ini,” ungkap Arif kepada rombkah peninjau.
Arif menjelaskan, secara geologis Sidoarjo berdiri di atas daerah endapan sedimen yang secara alamiah memiliki daya dukung tanah (soil bearing capacity) yang rendah. Kondisi ini diperparah oleh dinamika dua patahan aktif di kawasan tersebut.
“Pengaruh dari adanya dua sesar atau dua patahan aktif, yaitu sesar Siring dan sesar Watukosek. Jadi memang kalau kita menghitung stabilitas bahwa beban yang kita timbun itu akan berpengaruh terhadap stabilitas. Ini juga akan kita hitung kembali, Pak. Ini kita perlu lakukan hitung sampai elevasi berapa nanti kita akan lakukan peninggian timbunan yang baru nanti,” urainya secara rinci.
Untuk mengantisipasi luberan meluas ke fasilitas publik, PPLS saat ini tengah menerapkan status peninggian tanggul darurat setinggi 1 meter hingga 1,7 meter dengan mengerahkan alat-berat di titik kritis.
“Ini sebetulnya penanganan darurat, peninggian darurat ini sekitar 1 meter Pak, kita sebetulnya juga tambah 0,7 meter,” sebut Arif. Langkah taktis ini akan dievaluasi kembali setelah perhitungan elevasi timbunan permanen yang baru selesai dirumuskan.
Kendati terjadi luberan akibat penurunan tanggul, Arif memastikan bahwa fenomena ini bukan disebabkan oleh peningkatan volume semburan utama. Secara statistik, volume semburan justru mengalami penurunan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan fase awal bencana 20 tahun lalu.
“Kalau kita bandingkan dari 20 tahun lalu memang jauh ada penurunan, Pak. Dari awal-awal 20 tahun itu sekitar 100.000 sampai 120.000 meter kubik per detik. Dari pengukuran kita rata-rata saat ini adalah 27.000 sampai 32.000 meter kubik per hari,” pungkasnya. (*)
