JOMBANG || JDN – Puluhan pengemudi angkutan barang yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang, Kamis (25/6/2026). Massa menuntut ketegasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terkait minimnya fasilitas keselamatan kerja serta maraknya kejahatan jalanan.
Dalam aksi tersebut, para sopir menyoroti tiga isu krusial ketiadaan rest area (tempat istirahat) yang layak, maraknya aksi kriminalitas bajing loncat, hingga gangguan keamanan akibat balap liar yang kerap mengancam keselamatan di jalur logistik.
Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur, Supri, menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini dipicu oleh rasa kecewa para sopir terhadap pembiaran berbagai persoalan klasik yang tak kunjung mendapat solusi konkret.
Salah satu yang paling mendesak adalah kebutuhan fasilitas istirahat di Jombang, yang dikenal sebagai salah satu urat nadi transit logistik di Jawa Timur.
”Jombang menjadi jalur transit bagi banyak sopir dari arah timur menuju wilayah barat. Ketika perjalanan jauh, kami membutuhkan tempat istirahat yang layak,” cetus Supri di sela-sela aksi.
Menurut Supri, absennya rest area khusus truk memaksa para pengemudi kerap memarkir kendaraan di bahu jalan. Kondisi ini dinilai rentan memicu kecelakaan lalu lintas sekaligus mengundang aksi kriminalitas.
Selain fasilitas jalan, massa aksi mengeluhkan lemahnya pengamanan jalur logistik dari ancaman bajing loncat. Penjarahan muatan truk di tengah jalan dinilai merugikan materiil dan mengancam nyawa pengemudi.
”Persoalan itu (bajing loncat) masih kerap kami temui di lapangan. Sangat meresahkan bagi kami para sopir,” lanjut Supri.
Situasi di jalan raya kian diperparah oleh maraknya aksi balap liar di sejumlah ruas jalan protokol Jombang saat malam hari. Massa mendesak Dishub dan kepolisian setempat meningkatkan patroli, melakukan pengawasan ketat, serta menindak tegas para pelaku balap liar demi kelancaran arus logistik.
Tidak hanya masalah infrastruktur dan keamanan, perwakilan sopir juga mengkritisi implementasi kebijakan pembatasan kendaraan angkutan barang di beberapa ruas jalan Jombang. Mereka menilai penerapan aturan tersebut di lapangan masih tumpang tindih dan tidak konsisten, sehingga kerap merugikan para sopir truk secara sepihak.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan massa aksi masih melakukan audiensi dengan pihak Dishub Kabupaten Jombang guna mencari titik temu atas tuntutan mereka. (YANTI)
