SURABAYA || JDN -Gelombang protes atas pernyataan kontroversial Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, mencapai puncaknya di Jawa Timur. Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur pada Selasa (14/4/2026). Massa menuntut tindakan tegas partai berupa pemecatan dan permintaan maaf secara langsung kepada para ulama di Pulau Garam.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, SE, SH, menegaskan bahwa ucapan Aboe Bakar bukan sekadar kekhilafan komunikasi, melainkan serangan terhadap kehormatan masyarakat Madura.
”Ini bukan sekadar salah ucap. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap ulama Madura. Pernyataan seperti ini tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun,” ujar Baihaki dengan nada tegas di tengah massa aksi.
Baihaki menilai pernyataan tersebut telah melintasi batas etika dan masuk ke ranah sensitif yang dapat mengancam stabilitas sosial. Menurutnya, stigma negatif yang dilekatkan pada wilayah dan tokoh agama tertentu merupakan pelanggaran serius.
”Kalau sudah menyeret ulama dan wilayah tertentu dengan stigma negatif, ini sudah masuk ranah SARA. Ini berbahaya dan bisa memicu konflik sosial,” tambahnya.
Meski pihak terkait dikabarkan telah menyampaikan klarifikasi, AMI menganggap permohonan maaf melalui media sosial tidak memiliki bobot moral yang cukup untuk mengobati luka masyarakat. AMI mendesak adanya langkah konkret berupa sowan (kunjungan hormat) langsung ke tokoh-tokoh ulama di empat kabupaten di Madura.
”Jangan hanya berani minta maaf di media sosial. Kalau memang punya itikad baik, datang langsung ke Madura. Minta maaf ke ulama dan masyarakat di setiap kabupaten. Itu baru bentuk tanggung jawab,” tegas Baihaki.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan massa diterima oleh Bidang Hukum DPW PKS Jawa Timur. Pihak DPW menyatakan telah menerima poin-poin tuntutan AMI dan berkomitmen untuk meneruskannya ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS di Jakarta untuk ditindaklanjuti.
Namun, AMI tidak berhenti di tingkat partai. Baihaki memastikan pihaknya akan membawa persoalan ini ke meja kepala negara. Pada Kamis mendatang, AMI dijadwalkan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia guna mendesak evaluasi terhadap posisi Aboe Bakar Al-Habsyi.
”Kami akan kirim surat ke Presiden. Negara tidak boleh diam. Harus ada evaluasi karena ini sudah meresahkan dan melukai masyarakat,” pungkasnya. (*)
