SURABAYA || JDN – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran buntut mencuatnya dugaan pemangkasan (penyunatan) dana reses oleh oknum anggota DPRD Kota Surabaya. Isu penyelewengan anggaran negara ini belakangan tengah menjadi sorotan tajam publik.
Rencananya, gelombang aksi massa tidak hanya akan berpusat di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, melainkan juga merembet ke Kantor DPW PKB Jawa Timur hingga Kantor DPC PKB Surabaya. Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan moral agar partai politik (parpol) segera mengambil tindakan tegas terhadap kadernya yang diduga terlibat.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, S.E., S.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat adanya dugaan praktik lancung yang merugikan masyarakat tersebut. Menurutnya, dana reses sejatinya adalah hak konstituen yang harus disalurkan secara utuh.
”Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau benar dari Rp22 juta yang sampai ke masyarakat hanya sekitar Rp5,5 juta, lalu sisanya ke mana? Ini sangat keterlaluan dan melukai hati rakyat kecil,” tegas Baihaki Akbar saat dikonfirmasi, Kamis (28/5/2026).
Baihaki menilai, tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran etik berat, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Oleh karena itu, AMI mendesak parpol terkait untuk bersikap transparan dan tidak menutup mata atas polemik yang berkembang.
”Kami akan turun dengan massa besar. Kami akan datangi DPRD Kota Surabaya, kantor DPW PKB Jawa Timur, dan kantor DPC PKB Surabaya. Kami meminta oknum anggota dewan yang diduga terlibat segera dipecat apabila terbukti bermain-main dengan hak rakyat,” cetusnya.
Selain menuntut sanksi internal parpol, AMI juga mendesak aparat penegak hukum (APH) serta pihak inspektorat untuk turun tangan melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap penggunaan dana reses seluruh anggota legislatif di Surabaya.
”Jangan sampai dana aspirasi rakyat dijadikan bancakan. Kalau dibiarkan, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap lembaga legislatif,” tambah Baihaki.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada anggota DPRD Kota Surabaya yang namanya terseret dalam pusaran dugaan kasus ini. Upaya meminta tanggapan resmi juga tengah dilayangkan kepada pengurus Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya maupun jajaran struktural partai.
Kasus dugaan pemangkasan dana reses ini diprediksi akan terus bergulir panas mengingat menyangkut transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di tingkat akar rumput. (*)
