JEMBER || JDN – Gelombang kecaman terhadap perilaku tidak terpuji oknum anggota DPRD Jember yang terekam kamera sedang asyik bermain gim dan merokok dalam rapat resmi terus menguat. Aliansi Madura Indonesia (AMI) secara terang-terangan mendesak Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk mengambil tindakan disiplin yang radikal.
Ironisnya, perilaku tersebut terjadi saat forum terhormat tengah membahas isu krusial bagi masyarakat, yakni pelayanan kesehatan dan penanganan stunting di Kabupaten Jember. Video yang kini viral di media sosial tersebut memicu kemarahan publik lantaran dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap tanggung jawab wakil rakyat.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., menilai tindakan oknum tersebut tidak hanya melanggar etika, tetapi juga mencederai mandat rakyat yang dipercayakan kepada Partai Gerindra.
”Perilaku seperti itu sangat memalukan dan mencederai kepercayaan masyarakat. Apalagi rapat yang dibahas menyangkut kesehatan dan stunting. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat,” tegas Baihaki dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/05).
Baihaki meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra tidak ragu untuk menjatuhkan sanksi terberat, yakni pemecatan, guna menjaga integritas partai di mata konstituen.
”Jangan sampai tindakan oknum ini merusak marwah partai dan mempermalukan nama besar Gerindra. Kami meminta Bapak Prabowo Subianto turun tangan dan memberikan sanksi tegas,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran etik semacam ini akan menciptakan preseden buruk terkait disiplin kader di internal partai.
Menanggapi polemik yang memanas, Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember bersama internal Partai Gerindra dikabarkan mulai mengaktifkan mekanisme pemeriksaan etik. Langkah ini diambil untuk menentukan sejauh mana pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut terhadap Peraturan Tata Tertib DPRD.
Di sisi lain, oknum anggota legislatif yang bersangkutan telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Meski demikian, pernyataan maaf tersebut dianggap belum cukup oleh banyak pihak, mengingat urgensi isu kesehatan masyarakat yang sedang dibahas saat insiden memalukan itu terjadi. (*)
