SURABAYA || JDN – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (DPP AMI) secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya. Kebijakan tersebut dinilai bukan sebagai kebutuhan mendesak masyarakat, melainkan berpotensi memicu polemik baru dalam proses demokrasi.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa pembahasan mengenai pemekaran dapil tidak seharusnya menjadi prioritas utama. Menurutnya, saat ini masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan penanganan serius, seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, kemiskinan, mutu pelayanan publik, hingga isu dugaan penyalahgunaan anggaran.
”Kami menolak wacana pemekaran dapil apabila hanya didasarkan pada kepentingan politik tertentu. Demokrasi harus dibangun untuk memperkuat representasi rakyat, bukan menjadi instrumen yang justru membuka ruang kepentingan segelintir pihak,” ujar Baihaki dalam keterangannya di Surabaya.
Baihaki menambahkan, setiap perubahan konfigurasi dapil wajib memiliki landasan yang kuat, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas keterwakilan masyarakat di parlemen. Ia memperingatkan agar penataan ulang ini tidak sekadar menjadi alat penyesuaian peta kekuatan politik menjelang kontestasi pemilu.
Oleh karena itu, AMI mengingatkan penyelenggara pemilu untuk menjaga independensi dan profesionalitas. Lembaga penyelenggara diimbau tidak mengambil kebijakan spekulatif yang dapat memicu persepsi negatif di ruang publik, seolah-olah perubahan dapil dirancang untuk menguntungkan kelompok politik tertentu.
”Jangan sampai energi bangsa dihabiskan untuk membahas perubahan dapil, sementara persoalan yang langsung dirasakan masyarakat belum terselesaikan. Rakyat membutuhkan solusi konkret, bukan manuver politik yang berpotensi menambah beban demokrasi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, organisasi kemasyarakatan ini mendesak seluruh pemangku kepentingan agar menempatkan kemaslahatan masyarakat luas di atas kepentingan elektoral sesaat. AMI menekankan, jika perubahan dapil memang tak terhindarkan, maka prosesnya harus melalui tahapan yang akuntabel.
”Prosesnya harus melalui kajian akademis yang komprehensif, melibatkan partisipasi publik secara luas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral,” kata Baihaki menegaskan syarat ideal penataan dapil.
Di akhir pernyataannya, Baihaki memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal dinamika kebijakan ini agar proses demokrasi di Surabaya tetap berjalan di jalur yang benar.
”AMI akan mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan demokrasi agar tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan politik sesaat. Demokrasi adalah milik rakyat, sehingga setiap perubahan sistem harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kecurigaan dan perpecahan,” pungkasnya.
