SURABAYA || JDN – Dugaan penyimpangan anggaran jaring aspirasi masyarakat (reses) kembali menggoyang parlemen Kota Surabaya. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada kegiatan reses yang digelar oleh anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Juliana Evawati.
Kegiatan jaring aspirasi yang berlangsung pada Senin, 2 Juni 2026 di kawasan RT 06 RW 12, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya tersebut memicu tanda tanya besar dari warga yang hadir terkait transparansi realisasi anggaran negara.
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun di lapangan, agenda reses tersebut dihadiri oleh sekitar 100 peserta. Namun, usai acara serap aspirasi selesai, sejumlah warga mengeluhkan minimnya fasilitas atau kompensasi yang mereka terima. Warga mengaku hanya diberikan satu kotak nasi dan 1 kilogram gula pasir.
Minimnya buah tangan dan fasilitas dalam acara tersebut memicu spekulasi di tengah masyarakat mengenai ke mana larinya alokasi anggaran reses yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.
”Kami hanya ingin tahu kejelasannya. Reses ini kan agenda resmi negara yang dibiayai uang rakyat (APBD). Harusnya pemanfaatan anggarannya jelas, mulai dari konsumsi, sewa tenda, sound system, hingga hak-hak peserta lainnya,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi kenyamanan.
Secara regulasi, anggaran reses anggota dewan dirancang untuk menunjang seluruh kebutuhan operasional di lapangan. Komponen biaya tersebut meliputi konsumsi peserta, sewa perlengkapan acara, dokumentasi, administrasi, hingga biaya penunjang lainnya.
Mengingat dana yang digunakan adalah uang negara, pertanggungjawaban yang transparan mutlak diperlukan guna menghindari potensi kerugian negara atau tindak pidana korupsi.
Menanggapi polemik yang menggelinding di masyarakat, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (DPP AMI), Baihaki Akbar, SE., SH., angkat bicara. Ia mendesak adanya transparansi total dan pengawasan ketat terhadap realisasi dana reses para wakil rakyat.
”Dana reses adalah uang rakyat yang bersumber dari APBD. Karena itu penggunaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika muncul pertanyaan dari masyarakat, maka perlu ada penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya pemotongan atau penyimpangan anggaran,” tegas Baihaki saat diwawancarai media.
Lebih lanjut, Baihaki mengingatkan bahwa hakikat reses adalah menjembatani suara rakyat secara terhormat, bukan justru memicu polemik akibat pengelolaan anggaran yang dinilai tidak akuntabel.
”Kegiatan reses seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang nantinya diperjuangkan oleh wakil rakyat di DPRD. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus mencerminkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan kepada publik,” imbuhnya.
Baihaki juga mendesak Sekretariat DPRD Kota Surabaya selaku pengguna anggaran dan fungsi pengawasan internal untuk segera turun tangan melakukan audit lapangan terhadap kegiatan reses para anggota dewan. Langkah ini dinilai penting agar alokasi APBD benar-benar tepat sasaran dan tidak menjadi celah bancakan oknum tertentu.
Sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan jurnalis bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan selalu melakukan uji informasi (check and recheck), pihak media terus berupaya mendapatkan ruang konfirmasi.
Hingga berita ini diturunkan, anggota DPRD Kota Surabaya, Juliana Evawati, maupun perwakilan resmi dari Fraksi PAN belum memberikan pernyataan resmi atau klarifikasi mengenai keluhan warga di Kelurahan Sidotopo tersebut.
Upaya konfirmasi lanjutan kepada pihak Sekretariat DPRD Kota Surabaya dan pengurus Fraksi PAN masih terus berjalan guna memberikan hak jawab yang berimbang bagi pihak-pihak terkait pada pemberitaan berikutnya. (Tim/Red)
