SURABAYA || JDN – Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyoroti transparansi pengelolaan serta penyediaan menu makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Jawa Timur. AMI mendesak jajaran pemasyarakatan terbuka mengenai kesesuaian menu harian dan pengalokasian anggaran pemenuhan hak dasar warga binaan.
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan tidak ditampilkannya daftar menu makanan secara terbuka di area blok hunian WBP. Padahal, keterbukaan informasi mengenai konsumsi harian merupakan hak warga binaan serta bentuk akuntabilitas publik kepada keluarga WBP.
Baihaki mempertanyakan profesionalitas pengelola Lapas dan Rutan dalam menjalankan standar pelayanan dasar tersebut, terutama yang berkaitan dengan penyerapan anggaran negara.
”Kami mempertanyakan profesionalitas dan transparansi pengelolaan makanan bagi warga binaan. Anggaran untuk kebutuhan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Jangan sampai muncul dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya,” tegas Baihaki Akbar. Minggu, 30/8/26.
Ia menambahkan, transparansi pengelolaan sangat krusial untuk memastikan seluruh WBP menerima fasilitas makanan dan minuman yang layak sesuai regulasi yang ditetapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Sebagai bentuk kontrol sosial, AMI menyatakan siap menempuh jalur konstitusional untuk meminta klarifikasi resmi. Jika pihak pengelola pemasyarakatan tidak memberikan penjelasan yang memadai, AMI mengancam akan menggelar aksi massa.
”AMI akan menjadi garda terdepan dalam menyuarakan persoalan ini. Jika diperlukan, kami akan melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran di depan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur, tentunya dengan tetap mengikuti aturan dan ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Tak hanya persoalan menu makanan, AMI juga menaruh perhatian khusus terhadap prosedur operasional di Lapas yang menjadi lokasi transit WBP sebelum dipindahkan ke Lapas High Security Nusakambangan.
”Kami juga akan melakukan aksi di salah satu yang disebut menjadi tempat transit warga binaan sebelum dipindahkan ke Nusakambangan. Kami ingin memastikan seluruh proses tersebut berjalan sesuai prosedur dan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi,” ujar Baihaki.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dan klarifikasi resmi dari Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur serta pihak pengelola Lapas/Rutan terkait guna menjaga keberimbangan berita (cover both sides) sesuai kaidah jurnalistik. (*)
