SURABAYA || JDN – Ironis melanda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur. Sebanyak 14 karyawan PT Jatim Prasarana Utama (JPU), yang merupakan anak perusahaan dari PT Jatim Graha Utama (JGU), dilaporkan belum menerima hak gaji mereka sejak bulan Februari hingga Mei 2026. Kejadian ini diduga sengaja ditutup-tutupi oleh pihak manajemen dengan memberikan laporan asal bapak senang kepada pihak eksekutif dan legislatif.
Menurut informasi yang dihimpun, krisis finansial yang berdampak pada mandeknya hak karyawan ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, persoalan serupa sempat mencuat, hingga akhirnya pada Januari 2026 pihak manajemen membayar gaji karyawan dengan sistem dicicil. Namun setelah itu, hak-hak para pekerja kembali tersendat selama empat bulan berturut-turut.
Dampak dari penundaan upah ini mulai memicu krisis sosial bagi para pekerja. Salah satu sumber internal yang enggan disebutkan namanya membeberkan kondisi memprihatinkan yang dialami rekan-rekan seprofesinya akibat kelalaian manajemen tersebut.
”Sejak bulan Februari gaji karyawan JPU belum dibayarkan mas, karena dampak ini ada teman saya sampai mau diusir dari kostnya karena tidak mampu membayar uang kost,” ungkap sumber tersebut saat dikonfirmasi.
Anehnya, meski kondisi internal perusahaan sedang karut-marut, isu ini nyaris tidak terdengar di tingkat eksekutif (Pemerintah Provinsi) maupun legislatif (DPRD Jatim). Berdasarkan informasi beredar, jajaran pejabat PT JGU disinyalir selalu menyetorkan laporan bernada positif kepada Gubernur maupun saat rapat
Panitia Khusus (Pansus). Dalam laporan tersebut, kondisi PT JGU beserta anak perusahaannya diklaim dalam keadaan baik-baik saja, yang diduga kuat menjadi cara untuk menutupi kebobrokan pengelolaan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, Direktur Utama PT Jatim Graha Utama (JGU), Mirza Muttaqien, S.H., M.HP., memilih bungkam. Pesan singkat maupun panggilan telepon seluler yang dikirimkan ke nomor WhatsApp pribadinya untuk meminta klarifikasi tidak mendapatkan respons.
Setali tiga uang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga belum memberikan tanggapan resmi saat dimintai konfirmasi mengenai nasib para pekerja BUMD tersebut melalui pesan WhatsApp. (Limbad86)
