SAMPANG || JDN – Menjelang tibanya Bulan Suci Ramadhan 1447 H, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral di Aula Pemkab Sampang, Rabu (11/2/2026). Pertemuan ini menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari stabilitas pangan hingga penyesuaian program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak mencederai kekhusyukan ibadah puasa.
Rakor yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah ini dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, instansi vertikal, camat, serta tokoh organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Wakil Ketua PCNU Kabupaten Sampang secara tegas memberikan catatan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah selama bulan Ramadhan. Ia menekankan perlunya modifikasi teknis agar distribusi makanan tidak menjadi godaan yang memicu siswa meninggalkan kewajiban puasa.
”Kalau memang MBG tetap berjalan, teknisnya harus diatur. Misalnya diberikan mingguan jatah buah seperti jeruk dikumpulkan untuk enam hari lalu dibagikan sekaligus. Intinya, tidak boleh dikonsumsi di sekolah pada siang hari,” ujarnya di hadapan forum.
Ia mengkhawatirkan adanya degradasi niat ibadah pada siswa, terutama di jenjang pendidikan menengah.
”Kita khawatir anak yang dari rumah sudah niat puasa, tapi karena di sekolah diberi makan, akhirnya batal. Untuk tingkat SD mungkin masih lumrah, tapi untuk SMP ke atas, ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Senada dengan NU, Sekretaris MUI Kabupaten Sampang mendukung adanya langkah preventif. Bahkan, MUI mengusulkan agar program MBG serta aktivitas sekolah diliburkan sementara guna memberikan ruang bagi anak-anak fokus beribadah.
”Kami sangat setuju. Alangkah baiknya selama Ramadhan, sekolah dan program MBG diliburkan agar anak-anak fokus ibadah,” tuturnya.
Selain urusan pendidikan, MUI juga mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk konsisten dalam pengawasan di lapangan, terutama terkait operasional tempat makan dan aktivitas pasar di siang hari.
”Kami berharap pihak kepolisian tegas menegakkan kesepakatan. Biasanya awal puasa tertib, tapi memasuki pertengahan bulan mulai banyak pelanggaran, khususnya di area pasar,” tambah Sekretaris MUI.
Pemkab Sampang memastikan bahwa masukan dari para tokoh agama akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan teknis selama Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M.
Rakor ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antara pemenuhan gizi masyarakat, stabilitas ekonomi melalui pengendalian harga pokok, dan penghormatan terhadap nilai-nilai religius masyarakat Sampang agar tetap kondusif dan tertib.(Sup)
