SAMPANG || JDN -Program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang diwarnai dugaan praktik culas. H. Bahrul Ulum, pemilik sekaligus pengelola awal dapur MBG di Desa Kotah, resmi menempuh jalur hukum dengan melaporkan mantan anggota DPRD Sampang berinisial FA dan rekannya IS ke pihak kepolisian atas dugaan penipuan dan penggelapan, Senin (09/03/2026).
Laporan ini dipicu oleh pengalihan fungsi dan pengelolaan dapur secara sepihak yang diduga menggunakan modus dokumen palsu. Kasus ini mencuat setelah operasional dapur yang dikelola Ulum tiba-tiba diambil alih oleh pihak lain.
Dugaan penipuan ini berawal dari diskusi yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Sampang. Saat itu, FA mengajak H. Bahrul Ulum untuk bekerja sama menjadi mitra penyedia dapur MBG. Setelah mengikuti prosedur pendaftaran, Ulum resmi dilantik sebagai pengelola pada September 2025.
Namun, pasca pelantikan, muncul klaim mengejutkan. Dapur yang selama ini dibiayai dan dikelola oleh Ulum diduga diserahkan kepada pihak ketiga dengan dasar surat perjanjian sewa yang janggal.
Kuasa hukum pelapor, Bung Taufik, mengungkapkan adanya indikasi manipulasi data dalam dokumen perjanjian sewa tersebut.
“Ada kejanggalan fatal. Dalam dokumen disebutkan lokasi tersebut sudah disewa sejak Maret 2025. Padahal, faktanya hingga September 2025, klien kami (Ulum) masih melakukan pembayaran dan mengelola operasional secara penuh. Ini adalah modus tipu muslihat untuk menyerobot hak pengelolaan,” tegas Taufik saat ditemui di Mapolres Sampang.
Akibat kejadian ini, H. Bahrul Ulum mengaku mengalami kerugian materiil sekitar Rp 50 juta. Selain itu, terdapat kerugian moril yang signifikan karena aktivitas penyediaan makanan untuk masyarakat terhenti total.
H. Bahrul Ulum meminta aparat penegak hukum (APH) bertindak cepat dan tegas terhadap oknum yang bermain dalam program strategis pemerintah ini.
“Kami melapor agar ada keadilan. Jangan sampai program mulia untuk gizi masyarakat justru dijadikan ajang bancakan atau penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kami minta pengambilalihan ilegal ini segera diproses hukum,” ujar Ulum.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik di Sampang. Masyarakat mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar sampai kepada penerima manfaat tanpa diganggu oleh praktik mafia anggaran atau perebutan aset secara ilegal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terlapor berinisial FA dan IS belum memberikan keterangan resmi terkait pelaporan tersebut. (MLDN)
