Sidoarjo || JDN -Selasa, (10/3/26) Kabupaten Sidoarjo hari ini tidak sedang baik-baik saja. Bukan sekadar karena persoalan infrastruktur yang carut-marut, melainkan karena keroposnya fondasi kepemimpinan di pucuk menara kekuasaan. Hubungan yang tidak harmonis antara Bupati dan Wakil Bupati bukan lagi menjadi rahasia umum, melainkan drama terbuka yang mengorbankan kepentingan jutaan rakyat Delta.
Sejatinya, pemimpin adalah kompas moral. Rakyat butuh teladan dan panutan untuk bergerak searah demi kemajuan daerah. Namun, ketika harmoni di tingkat atas pecah, resonansinya terasa hingga ke akar rumput. Ketidakharmonisan ini menciptakan kebuntuan koordinasi yang berdampak langsung pada mandeknya program-program strategis yang telah dicanangkan.
Pembangunan yang seharusnya lari kencang, kini justru berjalan di tempat. Akibatnya jelas akses jalan di berbagai sudut Sidoarjo rusak parah. Lubang-lubang di jalan bukan sekadar kerusakan fisik, melainkan simbol dari lubang kepemimpinan yang gagal bersinergi.
Perselisihan ini bukan sekadar urusan politik di balik meja kerja yang dingin. Dampaknya sangat nyata dan berdarah. Jalanan rusak telah memakan banyak korban kecelakaan. Setiap pengendara yang jatuh atau bisa juga berdampak kehilangan nyawa di jalan berlubang adalah bukti nyata dari kegagalan birokrasi yang lumpuh akibat ego para pimpinannya. Ini adalah krisis kemanusiaan yang lahir dari krisis komunikasi politik.
Di tengah kebuntuan ini, muncul titik terang dari masyarakat sipil. Gerakan moral yang diinisiasi oleh Laskar Jenggolo melalui Aliansi Peduli Sidoarjo menjadi pengingat keras bagi para elit. Upaya mereka untuk mengislahkan atau mendamaikan Bupati dan Wakil Bupati adalah wujud cinta sekaligus kekecewaan rakyat.
Gerakan ini terus mengalir karena masyarakat sadar bahwa Sidoarjo tidak bisa dibangun dengan tangan yang saling melepaskan. Rakyat menginginkan rekonsiliasi demi kemaslahatan bersama, bukan sekadar basa-basi politik.
Yang paling disayangkan dalam drama ini adalah sikap DPRD Kabupaten Sidoarjo. Sebagai representasi rakyat, legislatif seolah kehilangan tajinya. Hingga saat ini, belum ada inisiatif konkret atau keberanian politik untuk memanggil kedua belah pihak, duduk bersama dalam satu meja, dan menuntaskan ego demi kepentingan publik.
Absennya peran mediasi dari DPRD menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan kepedulian mereka terhadap dampak sosial yang terjadi. Jika wakil rakyat pun memilih diam, lantas kepada siapa rakyat harus mengadu?
Sidoarjo membutuhkan pemimpin yang mau merunduk untuk mendengar, dan bersedia berjabat tangan untuk bekerja. Ego pribadi tidak boleh lebih besar daripada keselamatan warga di jalan raya.
Sudah saatnya Bupati dan Wakil Bupati menyadari bahwa jabatan mereka adalah amanah, bukan arena kontestasi kekuatan pribadi. Sebelum korban terus berjatuhan, sebelum Sidoarjo semakin tertinggal, berhentilah bertikai dan mulailah mengabdi.(*)
