SAMPANG || JDN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sampang Tahun Anggaran 2025. Penyampaian tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-VI yang digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD setempat, Kamis (30/4/2026).
Rapat tertinggi tingkat legislatif ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Rudy Kurniawan, A.Md., Gz. Sidang dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten Sampang, direksi BUMD, serta awak media.
Agenda utama paripurna ini merupakan kristalisasi dari fungsi pengawasan legislatif terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang selama satu tahun anggaran. Rekomendasi yang dibacakan merupakan tindak lanjut dari hasil bedah materi yang dilakukan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 13 April lalu.
Ketua DPRD Sampang, Rudy Kurniawan, menegaskan bahwa rekomendasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan di koridor yang tepat.
”Rapat paripurna ini merupakan bagian krusial dari fungsi pengawasan DPRD. Kami memberikan catatan dan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi atas jalannya pemerintahan daerah selama tahun 2025,” ujar Rudy saat memimpin sidang.
Menanggapi poin-poin rekomendasi dewan, Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen legislatif dalam mengawal pembangunan daerah. Ia menilai kritik dan saran yang tertuang dalam rekomendasi tersebut merupakan modal penting bagi eksekutif untuk berbenah.
“Kami menyambut baik rekomendasi dari DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan. Ini menjadi komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas H. Slamet Junaidi di hadapan peserta rapat.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif adalah kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Sampang agar lebih tepat sasaran.
Melalui rapat paripurna ke-VI ini, diharapkan hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemkab Sampang semakin solid. Output yang ditargetkan adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sampang.
Penyerahan dokumen rekomendasi ini menjadi penutup rangkaian evaluasi LKPJ 2025, yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program kerja di periode mendatang. (MLDN)
