GRESIK || JDN – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Gresik menggelar program “Jagongan Ngopi Karo Nelayan” (Jangkar) sebagai wadah menyerap aspirasi dan konflik yang dihadapi masyarakat pesisir. Kegiatan yang berlangsung di Balai Purbo, Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Selasa (23/6/2026) ini melibatkan sekitar 50 perwakilan nelayan dari Balai Purbo, Balai Wonorejo, dan Balai Pesusuan.
Selain dialog interaktif, Polres Gresik melalui Satuan Polisi Air dan Udara (Sat Polairud) bersama Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta penyaluran bantuan keselamatan laut.
Dalam sambutannya, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution mengapresiasi masyarakat nelayan yang konsisten menjaga kondusivitas wilayah pesisir. Ia mendorong penguatan kolaborasi lewat program unggulan “Sabuk Kamtibmas”.
“Melalui program Sabuk Kamtibmas, kami mengajak seluruh masyarakat nelayan untuk bersama-sama menjaga keamanan wilayah pesisir. Jika ada potensi gangguan kamtibmas maupun pelanggaran hukum, mari saling mengingatkan dan segera berkoordinasi agar situasi tetap aman, nyaman, dan kondusif,” ujar AKBP Ramadhan Nasution.
Sesi dialog menjadi ruang bagi para nelayan untuk menyampaikan keluh kesah mereka secara langsung. Perwakilan nelayan Kelurahan Lumpur, Toyani, memaparkan sejumlah persoalan krusial yang menekan produktivitas dan mata pencaharian nelayan tradisional.
Toyani menyoroti menyempitnya zona penangkapan ikan akibat proyek reklamasi dan aktivitas labuh jangkar kapal-kapal besar di perairan utara Gresik yang minim sosialisasi. Selain itu, ia juga mengeluhkan anjloknya harga komoditas ikan dan udang di pasaran, hingga maraknya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (trawl/pukat harimau) yang merusak ekosistem dan merugikan nelayan tradisional.
Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan instansi dan stakeholder maritim yang hadir memberikan klarifikasi serta komitmen tindak lanjut.
Perwakilan KSOP, Firman, menjelaskan bahwa pembagian zona labuh jangkar kapal sebenarnya telah diatur jelas agar tidak bersinggungan dengan wilayah tangkap nelayan. Ke depan, pihaknya berencana menerapkan batas kecepatan bagi kapal besar yang melintasi jalur pelayaran nelayan demi menjamin keselamatan.
Perwakilan Dinas Perikanan, Ir. Kusnain, menegaskan bahwa penggunaan alat tangkap merusak lingkungan seperti trawl dilarang keras oleh regulasi. Terkait anjloknya harga pasar, pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kualitas hasil tangkapan.
Kasat Polairud AKP I Nyoman Ardita menyatakan telah melakukan pendekatan persuasif terhadap kelompok nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ilegal, dan beberapa di antaranya sepakat untuk beralih ke alat tangkap ramah lingkungan.
“Kami mengimbau kepada seluruh nelayan agar segera melaporkan apabila menemukan aktivitas penangkapan ikan yang mengganggu atau melanggar ketentuan. Sat Polairud siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk demi menjaga ketertiban dan kelestarian sumber daya laut,” tegas AKP I Nyoman Ardita.
Sebagai bentuk mitigasi risiko kecelakaan kerja di laut, Kapolres Gresik secara simbolis menyerahkan paket bantuan sosial berupa sembako serta alat keselamatan pelayaran yang terdiri dari pelampung lingkar (ring buoy), senter, dan jaket pelampung (life jacket).
Kegiatan yang berlangsung aman dan kondusif ini turut dihadiri oleh Danramil Kota Kapten Fikri, Kapolsek Kota Iptu Muhammad Kevin Ramadhan, Kasi Humas Polres Gresik Iptu Hepi Muslih Riza, Camat Gresik Jalasvie Triyatmoko, serta Direktur PT SMT Marianus Oei.
Melalui forum Jangkar ini, diharapkan sinergitas antara nelayan, aparat kepolisian, dan pemerintah daerah terus terjaga guna mewujudkan kawasan pesisir Gresik yang aman, produktif, dan sejahtera. (MLDN/Berdy)
