JAKARTA || JDN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya mentransformasi kawasan perbatasan Indonesia. Ia meminta wilayah perbatasan tak lagi diperlakukan sebagai halaman belakang (backyard), melainkan diubah menjadi “halaman depan” (front yard) yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan keadilan.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 BNPP RI di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Momentum pertambahan usia ini dinilainya sebagai saat yang tepat untuk mengevaluasi total kinerja kelembagaan.
”Di usia ke-16 tahun, kita mengambil momentum hari ulang tahun ini untuk melakukan evaluasi apa yang kira-kira plus (hal positif) yang sudah dicapai oleh BNPP, dan apa yang masih belum sesuai harapan, dan bagaimana nanti BNPP itu ke depan,” tegas Tito dalam arahannya.
Dalam paparannya, Tito merinci sejumlah capaian krusial BNPP. Salah satu indikator keberhasilan yang paling menonjol adalah pembangunan setidaknya 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) modern yang berfungsi sebagai etalase diplomasi sekaligus gerbang interaksi ekonomi antarnegara.
Selain infrastruktur fisik, BNPP mencatat kemajuan signifikan dalam penyelesaian sengketa garis batas darat, khususnya di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Timor-Leste.
”Ini melibatkan tidak hanya BNPP, tapi banyak stakeholder, Kemenlu, Kemenhan, dan lain-lain, tapi BNPP masuk di dalamnya,” ujar mantan Kapolri tersebut.
Tito juga menyoroti peran aktif BNPP dalam penanganan bencana di kawasan Sumatera, perbaikan tata kelola mendasar di Pulau Sebatik, hingga penyelesaian masalah riil masyarakat lokal di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan nusa tenggara yang berbatasan dengan Timor-Leste.
”Program-program yang bersifat mikro di beberapa titik berhasil menyelesaikan masalah-masalah perbatasan secara spesifik. Ini adalah catatan-catatan yang menurut saya cukup baik,” tambahnya.
Kendati mengapresiasi berbagai progres, Mendagri mengingatkan jajaran BNPP agar tidak cepat berpuas diri. Ia menekankan pentingnya penguatan rencana induk pembangunan daerah perbatasan, penajaman program prioritas, serta pengawasan ketat terhadap program kerja lintas Kementerian/Lembaga (K/L).
”Kita berusaha terus untuk mendorong K/L-K/L membuat program di perbatasan,” ungkap Tito.
Untuk memastikan transparansi publik, Tito juga mendorong BNPP memanfaatkannya secara masif media-media digital kontemporer agar pencapaian serta tantangan pengelolaan perbatasan dapat dipahami masyarakat luas.
Di akhir arahannya, Tito menegaskan komitmennya terhadap meritokrasi di tubuh organisasi.
“Semoga di hari ulang tahun ini membuat setiap individu di jajaran BNPP bisa bekerja dengan lebih baik. Saya pasti akan mencari orang-orang yang baik untuk menempati jabatan-jabatan dan promosi yang ada di lingkungan BNPP,” pungkasnya.
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi dan kepedulian sosial, peringatan HUT ke-16 BNPP digelar secara khidmat dan sederhana. Rangkaian acara diisi dengan pemotongan tumpeng, penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan anak yatim, serta penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi pegawai berprestasi.
Turut hadir mendampingi Mendagri dalam agenda tersebut Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, jajaran Deputi, Asisten Deputi, Tenaga Ahli, serta seluruh staf di lingkungan BNPP. (*)
