SIDOARJO || JDN – Ketidakpastian hukum terkait dugaan penyimpangan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) memicu reaksi keras dari masyarakat. Sejumlah warga mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (10/02/2026), guna mempertanyakan hasil audit yang menjadi kunci kelanjutan penyidikan di Polda Jawa Timur.
Laporan yang telah dilayangkan sejak delapan bulan lalu tersebut dinilai jalan di tempat. Berdasarkan koordinasi dengan pihak kepolisian, mandeknya kasus ini disebabkan oleh belum diserahkannya dokumen hasil pemeriksaan dari pihak Inspektorat.
Salah satu perwakilan warga mengungkapkan kekecewaannya atas birokrasi yang terkesan lamban. Menurutnya, alasan klasik mengenai proses administrasi tidak seharusnya menghambat rasa keadilan masyarakat.
“Selama hampir delapan bulan laporan itu belum ada tindak lanjut. Setiap kali kami menanyakan ke Polda, jawabannya selalu sama: hasil dari Inspektorat belum diserahkan,” ujar narasumber usai melakukan audiensi.
Dalam pertemuan pada 11 Februari 2026 tersebut, warga menuntut kepastian atas audit yang diklaim telah dilakukan di sejumlah sekolah dan Dinas Pendidikan terkait. Pihak Inspektorat menyatakan bahwa proses lapangan sebenarnya telah rampung atau clear, namun masih tertahan di meja pimpinan.
“Mereka menyampaikan audit sudah dilakukan. Namun, alasannya harus hati-hati dalam menentukan kesimpulan dan tinggal menunggu tanda tangan pimpinan untuk kemudian diserahkan ke Polda Jatim,” tambahnya.
Tak hanya soal durasi waktu, warga juga mengkritik sikap tidak transparan dari oknum pejabat Inspektorat yang menemui mereka. Dalam audiensi tersebut, terdapat tiga orang perwakilan Inspektorat yang enggan memperkenalkan identitasnya kepada publik.
“Tadi ada tiga orang yang hadir, tetapi mereka tidak menyebutkan nama dan tidak memperkenalkan diri kepada kami,” imbuhnya dengan nada kecewa.
Warga menegaskan bahwa transparansi hasil audit sangat krusial guna mengungkap dugaan kecurangan maupun praktik penyembunyian fakta dalam proses SPMB. Mereka berharap kasus ini menjadi efek jera agar carut-marut penerimaan siswa baru tidak menjadi agenda tahunan.
“Harapan kami laporan ini segera diproses dan dianalisa sesuai hasil temuan. Kami ingin SPMB ke depan tidak terulang lagi dengan dugaan kecurangan yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.(*)
