JEMBER || JDN – Proyek pembangunan pelimpah (spillway) Sungai Tanggul di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, berakhir tragis. Bangunan yang menelan anggaran APBD Provinsi Jawa Timur senilai Rp15,5 miliar tersebut ambruk sebelum sempat diserahterimakan, memicu dugaan kuat adanya praktik penyimpangan spesifikasi teknis dan lemahnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumber Daya Air (SDA) Jawa Timur.
Struktur vital yang dirancang untuk mengendalikan debit air dan irigasi tersebut kini tampak luluh lantak. Berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul indikasi bahwa panel beton yang digunakan dalam proyek ini diproduksi secara mandiri oleh pihak pelaksana di lokasi, bukan melalui pabrikan beton pracetak (precast) yang bersertifikasi standar nasional.
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, melontarkan kritik pedas terhadap insiden ini. Menurutnya, ambruknya infrastruktur bernilai belasan miliar tersebut merupakan bukti nyata kegagalan sistemik dalam tata kelola proyek publik.
”Ini bukan sekadar bangunan yang roboh, tetapi runtuhnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Proyek dengan nilai Rp15,5 miliar seharusnya melalui pengawasan ketat, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengujian kualitas,” tegas Baihaki dalam keterangannya kepada awak media.
Baihaki menekankan bahwa Dinas PU SDA Jawa Timur tidak boleh bersembunyi di balik alasan teknis atau faktor alam semata. Ia mendesak adanya transparansi total terkait dokumen perencanaan dan hasil uji material yang digunakan di lapangan.
Lebih lanjut, AMI mendesak instansi berwenang seperti Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit investigatif secara independen.
”Kami mendesak Inspektorat, BPK, dan jika perlu aparat penegak hukum untuk turun tangan. Jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan, maka harus ada pertanggungjawaban hukum, baik dari kontraktor pelaksana maupun pihak pengawas,” lanjut Baihaki.
Ia juga menyayangkan sikap tertutup pihak-pihak terkait di lapangan. Pembatasan akses bagi jurnalis untuk memantau lokasi proyek dinilai sebagai langkah mundur dalam semangat keterbukaan informasi publik.
”Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Maka publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Menutup-nutupi hanya akan memperbesar kecurigaan adanya masalah serius,” tambahnya.
Kegagalan struktur pelimpah ini bukan hanya soal kerugian finansial negara, namun juga menyangkut keselamatan nyawa warga sekitar. Tanpa spillway yang berfungsi optimal, risiko banjir bandang akibat luapan Sungai Tanggul menghantui permukiman dan lahan pertanian warga, terutama saat memasuki puncak musim penghujan dengan debit air yang tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dan penjelasan teknis dari Kepala Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur terkait langkah evaluasi serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak kontraktor.
