SIDOARJO || JDN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus tancap gas mempercepat pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Flyover Gedangan. Guna memastikan proses ganti rugi warga berjalan tanpa hambatan, Pemkab Sidoarjo telah mengamankan alokasi anggaran fantastis hingga Rp400 miliar yang dikucurkan secara bertahap.
Selain dukungan finansial, pemerintah daerah juga telah membentuk tim khusus pengadaan tanah untuk memangkas hambatan birokrasi di lapangan.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa pemetaan terhadap 122 bidang tanah yang terdampak megaproyek pengurai kemacetan ini telah rampung sepenuhnya. Saat ini, fokus utama jajaran pemkab adalah menyelesaikan kendala administrasi pada 16 bidang tanah tersisa agar proses penilaian harga (appraisal) bisa segera digulirkan.
”Kami bergerak cepat. Pengumpulan dokumen lahan hingga pengukuran terus berjalan secara paralel. Kami menargetkan proses appraisal sudah bisa dimulai pada Agustus nanti,” ujar Subandi seusai memimpin rapat koordinasi di Ruang Delta Wicaksana, Sidoarjo, Kamis (16/7/2026).
Langkah taktis Pemkab Sidoarjo ini didukung penuh oleh kesiapan anggaran yang matang. Pemkab Sidoarjo mengalokasikan dana sebesar Rp200 miliar dari APBD 2026, dan telah menyiapkan tambahan Rp200 miliar lagi pada APBD 2027.
Total anggaran Rp400 miliar tersebut disiagakan khusus untuk pembayaran ganti rugi lahan warga, sehingga dipastikan tidak ada kendala pembayaran begitu nilai appraisal disepakati.
Untuk mengawal proses ini agar berjalan transparan dan sesuai regulasi, Pemkab Sidoarjo membentuk Tim Pengadaan Tanah khusus yang berkoordinasi langsung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), tim penilai independen (appraisal), serta konsultan hukum.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo, Muhammad Makhmud, meluruskan bahwa belum tuntasnya administrasi pada 16 bidang tanah tersebut bukan disebabkan oleh sengketa hukum atau penolakan dari warga.
”Kendala utamanya adalah beberapa pemilik lahan saat ini berdomisili di luar daerah dan belum berhasil ditemui. Selain itu, ada satu bidang tanah yang ahli warisnya mencapai 57 orang dan dokumen kesepakatannya belum lengkap,” beber Makhmud secara rinci.
Mengatasi persoalan ini, DPUBMSDA bersama perangkat desa setempat tengah melakukan pelacakan dan komunikasi intensif secara door-to-door, bahkan hingga ke luar daerah, demi menemui para pemilik lahan yang sah.
Bupati Subandi menegaskan, koordinasi lintas sektor akan terus diperketat secara berkala guna memastikan proyek ini tidak meleset dari target.
“Kami berupaya semaksimal mungkin. Tahun ini pembebasan lahan harus rampung agar pembangunan fisik jembatan layang bisa segera terwujud demi mengurai kemacetan kronis di kawasan Gedangan,” tegas Subandi menutup keterangannya.
Pembangunan Flyover Gedangan ini memang menjadi salah satu proyek infrastruktur prioritas yang sangat dinantikan masyarakat Sidoarjo, mengingat kawasan simpang Gedangan merupakan salah satu titik mati kemacetan terparah yang menghubungkan Sidoarjo dan Surabaya. (*)
