SAMPANG || JDN – Proses Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tingkat Sekolah Dasar (SD) yang digelar oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Proses penjaringan tersebut disinyalir jauh dari asas profesionalisme dan diduga kuat hanya didasarkan pada faktor suka dan tidak suka (like and dislike).
Kondisi ini dinilai berbagai pihak sangat kontraproduktif dengan visi dan misi Bupati Sampang dalam memajukan mutu pendidikan daerah, serta dikhawatirkan dapat mencederai integritas dunia pendidikan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
Gelombang protes salah satunya datang dari para peserta yang dinyatakan gugur dalam tahapan seleksi administrasi. Mereka merasa ada kejanggalan dalam proses penilaian yang dilakukan oleh panitia seleksi Dinas Pendidikan.
”Semua persyaratan sudah kami lengkapi sesuai dengan petunjuk teknis dari Dinas, tetapi justru dinyatakan tidak lolos,” ujar salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya kepada media, Kamis (28/5/2026).
Narasumber tersebut menyayangkan sistem seleksi administrasi BCKS yang dinilai tidak memprioritaskan guru-guru yang mengajar di sekolah yang saat ini mengalami kekosongan kepala sekolah definitif.
Kejanggalan semakin menguat setelah ditemukan fakta di lapangan bahwa sejumlah guru yang lolos seleksi administrasi justru berasal dari sekolah yang status kepala sekolahnya masih aktif dan definitif.
”Hal ini menjadi tanda tanya besar. Seleksi ini seperti tidak berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, melainkan berdasarkan keinginan sepihak oknum tertentu,” tegas guru tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah guru yang selama ini telah mengabdi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah di beberapa SD juga turut dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.
Padahal, dari segi rekam jejak, mereka memiliki pengalaman manajerial yang matang dan tidak sedikit yang memiliki torehan prestasi.
Kekecewaan mendalam pun tak dapat disembunyikan oleh para tenaga pendidik yang merasa haknya dipangkas secara tidak transparan.
”Kami merasa proses seleksi administrasi ini hanyalah sebuah akal-akalan dan indikator penilaiannya tidak jelas,” pungkasnya dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diturunkan, media terus berupaya melakukan klarifikasi kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang guna mendapatkan keberimbangan informasi (cover both sides) terkait transparansi dan pemenuhan kuota kebutuhan kepala sekolah dalam seleksi tersebut. (MLDN)
