SIDOARJO || JDN – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (DPC GRIB) Jaya Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah tegas menyikapi mandegnya pembangunan sarana pendidikan di wilayah Sidoarjo Barat. Secara resmi, organisasi besutan Rosario de Marshall (Hercules) ini telah melayangkan surat pemberitahuan aksi damai ke Polresta Sidoarjo terkait tuntutan penuntasan pembangunan SMKN 1 Prambon, Rabu (11/2/2026).
Aksi massa yang mengusung misi transparansi anggaran dan realisasi fisik ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 Februari 2026, berpusat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Jalan Pahlawan No. 4.
Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Selamet Joko Anggoro, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk pengawasan dan peran serta masyarakat dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proyek strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
”Kami bergerak berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat, serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rakyat berhak tahu mengapa pembangunan gedung SMKN 1 Prambon ini jalan di tempat, padahal anggarannya ada dan kebutuhannya sangat mendesak,” tegas Selamet Joko Anggoro.
Ia menambahkan bahwa GRIB Jaya hadir untuk mempertanyakan secara langsung sejauh mana komitmen Dinas Pendidikan dalam merealisasikan program tersebut.
“Kami tidak ingin ada informasi yang ditutup-tutupi. Transparansi adalah kunci agar tidak muncul opini liar di tengah masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan atau ketidakseriusan birokrasi,” imbuhnya.
Ketidakpastian pembangunan sekolah ini memang memicu keresahan. Hingga saat ini, lokasi yang direncanakan masih berupa lahan kosong tanpa progres fisik yang berarti. Padahal, pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah Sidoarjo Barat sangat dibutuhkan agar siswa tidak perlu menempuh jarak jauh ke pusat kota.
Wakil Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Muhammad Waldi, SH, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk pengawasan sosial yang nyata.
”Masyarakat terus bertanya, mana fisiknya? Kami turun ke jalan untuk mendorong Dinas Pendidikan bicara jujur. Berdasarkan surat bernomor 002/GRIB-DPCSDA/II/2026, kami akan mengerahkan sekitar 500 anggota dengan pengawalan Korlap, Saudara Rony, untuk memastikan aksi tetap damai dan konstitusional,” ujar Waldi.
GRIB Jaya menegaskan tidak akan puas jika hanya ditemui oleh staf biasa. Mereka menuntut audiensi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk mendapatkan solusi konstruktif.
Langkah ini juga telah ditembuskan kepada Bupati Sidoarjo dan Ketua DPRD Sidoarjo agar seluruh elemen pemerintahan menyadari urgensi pemerataan fasilitas pendidikan di Sidoarjo Barat yang selama ini dinilai tertinggal.
GRIB Jaya berkomitmen akan terus mengawal isu ini hingga alat berat bekerja dan fondasi sekolah benar-benar berdiri di wilayah Prambon.(*)
