GRESIK, JDN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperkuat sinergi lintas sektoral bersama TNI dan Polri guna mempercepat pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah strategis ini ditempuh untuk mengurai disparitas (perbedaan) data kemiskinan sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berjalan lebih akurat, inklusif, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Perlinsos Digital yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini melibatkan 300 personel, yang terdiri dari 150 anggota TNI dan 150 anggota Polri.
Wakil Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif, menyatakan bahwa Perlinsos Digital merupakan instrumen penting pemerintah dalam memutakhirkan data kemiskinan. Instrumen ini dirancang agar setiap kebijakan perlindungan sosial yang diterbitkan benar-benar merefleksikan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Ia mengungkapkan, saat ini masih terdapat jurang perbedaan yang cukup signifikan antara data kemiskinan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), hasil verifikasi tingkat desa, hingga data di sistem kementerian.
Berdasarkan data BPS yang dipaparkan dalam forum tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 9,95 persen atau sekitar 130 ribu jiwa. Sementara itu, hasil verifikasi di tingkat desa diperkirakan mencapai 140 ribu jiwa. Di sisi lain, data kelompok desil 1–4 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tercatat menyentuh angka sekitar 500 ribu jiwa.
”Perbedaan data ini menjadi salah satu alasan kita mempercepat pelaksanaan Perlinsos Digital. Kita ingin seluruh data masyarakat dapat terhubung dan diverifikasi melalui sistem sehingga penentuan penerima bantuan lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya,” tegas Wabup Alif.
Melalui sistem Perlinsos Digital, verifikasi data dilakukan secara terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Mekanisme ini memungkinkan penilaian kelayakan calon penerima bantuan sosial dilakukan secara objektif dan akuntabel berbasis data terpadu.
Untuk meluaskan jangkauan pendataan, Pemkab Gresik menargetkan seluruh kepala keluarga (KK) di Kabupaten Gresik yang diperkirakan mencapai 442.390 KK terdaftar dalam sistem Perlinsos Digital.
Wabup Alif meminta para agen Perlinsos Digital tidak hanya berfokus pada warga yang selama ini terdata sebagai penerima manfaat, tetapi juga aktif mendorong seluruh KK untuk mendaftarkan diri.
”Proses pendaftaran tidak serta-merta menjamin seseorang menjadi penerima bantuan. Penentuan kelayakan tetap dilakukan melalui sistem dan tahapan verifikasi yang berlaku,” jelanya.
Ia menambahkan, pergerakan agen serta rekapitulasi jumlah pendaftar di setiap kecamatan akan dipantau secara berkala melalui portal khusus guna memastikan efektivitas program.
Selain itu, pendataan ini turut didukung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gresik melalui percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi warga.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Gresik yang diwakili Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Gresik, AKP M. Nur Setyabudi, menggarisbawahi pentingnya pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para agen di lapangan.
Ia mengingatkan seluruh agen untuk melakukan pemetaan warga secara presisi, menjalin koordinasi lintas sektor, serta memastikan keakuratan data yang dihimpun. Para agen juga diinstruksikan untuk aktif memberikan edukasi terkait syarat dan mekanisme pengajuan bansos kepada masyarakat.
AKP M. Nur Setyabudi menekankan agar seluruh petugas di lapangan mengedepankan pelayanan yang humanis dan berkeadilan, serta melakukan pengawasan ketat terhadap potensi penyelewengan.
”Lakukan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan data maupun pungutan liar (pungli). Sampaikan laporan secara berkala berdasarkan fakta dan data di lapangan, serta jaga integritas dan netralitas dalam menjalankan tugas,” ujar AKP M. Nur Setyabudi.
Bimtek yang dipandu oleh Farida dari Bidang Jaminan Sosial Dinsos Gresik ini menghadirkan dua pemateri utama, yakni Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Umi Khoiroh dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Gresik Muhammad Hari Syawaludin.
Melalui kolaborasi solid antara Pemkab Gresik, TNI, Polri, dan masyarakat, integrasi data Perlinsos Digital diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola bansos yang lebih transparan dan tepat sasaran di Kabupaten Gresik. (Red/MLDN)
