SURABAYA || JDN -Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (DPP AMI) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Menelisik dan Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Era Digitalisasi” di Hotel Morazen, Surabaya, Jumat (24/4/2026).
Forum strategis ini digelar bersamaan dengan momentum Halalbihalal keluarga besar AMI pasca-Idulfitri 1447 H.
Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan anggota AMI serta tokoh masyarakat Madura dari berbagai wilayah guna menyelaraskan langkah dalam mengawal transparansi di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, S.E., S.H., dalam sambutannya menekankan bahwa transformasi digital di sektor publik ibarat pisau bermata dua. Meski meningkatkan efisiensi, teknologi juga membawa risiko kerawanan baru.
”Di satu sisi memudahkan pelayanan publik, di sisi lain membuka celah korupsi baru berbasis teknologi. Karena itu, literasi digital dan pengawasan publik harus diperkuat. Momentum Halalbihalal ini kita jadikan ajang memperkuat komitmen moral anti-korupsi,” tegas Baihaki di hadapan peserta.
Seminar ini menghadirkan perspektif komprehensif dari pakar hukum, aparat penegak hukum, hingga praktisi pemerintahan, Akademisi Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Jamil, S.H., M.H., membedah secara mendalam mengenai celah hukum dalam korupsi siber yang kian kompleks.
Perwakilan Divisi Intelijen Polrestabes Surabaya, Yanto, memaparkan transformasi modus operandi korupsi yang kini banyak menyasar data dan transaksi elektronik.
Perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dwi Caesar Oktavianus, S.H., M.H., menyoroti urgensi penguatan intelijen keuangan serta mekanisme pemulihan aset negara yang dikorupsi.
Delegasi Pemkot Surabaya, Tanjun, berbagi keberhasilan implementasi e-government di Surabaya sebagai instrumen efektif untuk menutup ruang pungutan liar (pungli).
Diskusi yang dipandu oleh Taufikurrahman, S.H., M.M., berlangsung dinamis. Para peserta melontarkan berbagai pertanyaan kritis, mulai dari teknis perlindungan saksi (whistleblower), peran masyarakat dalam pelaporan, hingga pengawasan transparansi anggaran di tingkat desa.
Sebagai penutup, acara dimeriahkan dengan unjuk jati diri budaya melalui atraksi seni Pencak Silat khas Madura dan hiburan musik, mempertegas pesan bahwa perjuangan melawan korupsi juga berakar pada integritas budaya dan silaturahmi.
Menutup rangkaian acara, Baihaki Akbar berharap masyarakat Madura, terutama generasi muda, mampu bertransformasi menjadi garda terdepan pengawasan digital.
”Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas penegak hukum, tapi gerakan bersama yang harus dimulai dari silaturahmi dan niat baik,” pungkasnya. (MLDN)
