SIDOARJO || JDN – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Sidoarjo berlangsung kondusif. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk mengawal tuntutan buruh, mulai dari regulasi ketenagakerjaan hingga akses pendidikan bagi anak-anak pekerja.
Peringatan yang jatuh pada Kamis (1/5/2026) ini diawali dengan doa bersama yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sidoarjo serta perwakilan serikat buruh dan pekerja. Momentum ini dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis di wilayah tersebut.
Bupati Sidoarjo, Subandi, mengapresiasi kedewasaan para buruh dalam menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah hadir sebagai jembatan untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
“Tugas pemerintah daerah adalah mengawal tuntutan buruh, di antaranya pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang berpihak pada pekerja,” ujar Subandi di sela-sela kegiatan.
Selain isu pengupahan dan regulasi, Pemkab Sidoarjo memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan. Salah satu langkah konkret yang diusung adalah penyediaan kuota khusus sebesar 5 persen bagi anak buruh dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri, baik jenjang SD maupun SMP.
Subandi menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk perlindungan masa depan bagi keluarga pekerja di Sidoarjo.
“Anak buruh harus ikut kami jaga agar dapat sekolah dengan baik. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, tinggal terus kami kawal perkembangannya sesuai instruksi Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan berserikat dan berpendapat, Pemkab Sidoarjo juga memfasilitasi keberangkatan massa buruh yang ingin menyuarakan aspirasi ke Jakarta. Sebanyak 550 orang diberangkatkan menggunakan 11 unit bus pada Rabu malam (30/4/2026).
Melalui sinergi ini, Subandi berharap iklim investasi dan ekonomi di Sidoarjo tetap terjaga tanpa mengesampingkan kesejahteraan para pekerja.
“Saya berharap komunikasi yang baik antara buruh, pengusaha, dan pemerintah dapat terus terjaga demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya. (*)
