JOMBANG || JDN – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat komitmennya dalam mengawal perlindungan hak-hak pekerja di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan secara langsung Desk Ketenagakerjaan Polri tingkat kewilayahan di Mapolres Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026).
Peluncuran di Polres Jombang ini menjadi penanda dibukanya layanan serupa secara serentak di 35 kesatuan kewilayahan (Polres) yang berada di bawah naungan 14 Kepolisian Daerah (Polda).
Desk Ketenagakerjaan dirancang sebagai ruang konsultasi, pengaduan, fasilitasi, hingga koordinasi terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan sesuai kewenangan Polri dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, unit ini siap menindaklanjuti secara hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana dalam sengketa ketenagakerjaan.
“Hari ini kita baru saja meresmikan Desk Ketenagakerjaan tingkat kewilayahan yang diluncurkan serentak di 35 kesatuan kewilayahan di bawah naungan 14 Polda. Ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan bagi para pekerja.
Kami ingin memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan baik,” ujar Jenderal Suyudi saat memberikan sambutan.
Dalam pemaparannya, Kapolri mengungkapkan data konkret capaian kinerja Polri di bidang ketenagakerjaan. Sejak tahun 2025 hingga Oktober 2026, Polri berhasil memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali mendapatkan mata pencaharian.
Tak hanya itu, lewat sinergi lintas sektor, Polri sukses memfasilitasi pemenuhan hak-hak finansial pekerja yang sebelumnya tertahan dengan total nilai mencapai Rp70,28 miliar.
Jenderal Suyudi menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, organisasi serikat pekerja/buruh, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
“Kami terus bersinergi agar perlindungan buruh dan keberlanjutan bisnis tetap seimbang. Harapan kami, Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang serta Polres lainnya dapat menjadi pilot project bagi pengembangan layanan serupa di seluruh pelosok Tanah Air,” tegasnya.
Langkah responsif Polri ini mendapat apresiasi tinggi dari Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.
Andi Gani menyoroti kecepatan eksekusi jajaran Polri yang mampu merealisasikan perluasan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat Polres hanya dalam hitungan hari.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri. Hanya dalam waktu delapan hari, beliau langsung mengeksekusi langkah konkret ini hingga Desk Ketenagakerjaan resmi beroperasi hari ini,” kata Andi Gani.
Menurut Andi Gani, hadirnya Desk Ketenagakerjaan hingga ke tingkat Polres memangkas rantai birokrasi dan mempercepat penyelesaian konflik industrial yang sering kali memakan waktu lama.
“Dengan adanya pos pelayanan di tingkat Polres, ruang bagi buruh untuk mengadu menjadi lebih terbuka lebar, terutama ketika hak-hak konstitusional mereka dirampas atau tidak dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku,” tambahnya.
Sebagai bentuk kepedulian nyata di lapangan, peresmian Desk Ketenagakerjaan ini turut dirangkaikan dengan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat pekerja.
Kapolri menyerahkan secara simbolis 1.000 paket bantuan sosial berupa sembako kepada para pekerja. Selain itu, jajaran Polri menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pemeriksaan mata, laboratorium dasar, tekanan darah, rekam jantung (EKG), pemeriksaan THT, hingga pembagian obat-obatan secara cuma-cuma.
Turut hadir dalam agenda tersebut Pejabat Utama Mabes Polri, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, serta para pimpinan dan perwakilan serikat pekerja/buruh regional maupun nasional. (Red/MLDN)
