SIDOARJO || JDN – Bupati Sidoarjo Subandi meminta pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat secara menyeluruh. Langkah evaluasi tegas ini diambil guna memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Subandi saat meninjau SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, pada Rabu (2/9/2026). Peninjauan ini merespons insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, pada Selasa (1/9/2026) petang.
Dalam inspeksi tersebut, Bupati Subandi didampingi oleh Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo Ridho Prasetyo, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Mohammad Ainur Rahman, Asisten I Pemkesra Ainun Amalia, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Dr. Christian Tobing, serta Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo.
Dari hasil koordinasi bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dispendikbud Sidoarjo, terdata sebanyak 174 SPPG di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Namun, dari 153 SPPG yang sudah beroperasional, terungkap ada 21 unit yang ternyata belum mengajukan izin.
“Sebanyak 21 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Karena itu, kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Subandi.
Khusus untuk SPPG Kalitengah, Subandi memastikan unit tersebut telah mengantongi izin operasional. Kendati demikian, penjatuhan sanksi administratif maupun penutupan berada di bawah wewenang pemerintah pusat.
”SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Adapun terkait sanksi dan penghentian operasional, hal tersebut merupakan kewenangan BGN,” lanjutnya.
Bupati menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo mendukung penuh program MBG besutan pemerintah pusat, tetapi tata kelola dan pengawasannya wajib diperbaiki secara menyeluruh.
”Apabila tata kelolanya belum baik, tentu harus segera dibenahi. Jangan sampai hal tersebut mengganggu program presiden. Program yang baik harus kita dukung, sedangkan kekurangan yang ada harus segera diperbaiki,” ujar Subandi.
Terkait mekanisme teknis, Pemkab Sidoarjo akan berkoordinasi intensif dengan BGN pusat. “Terkait mekanismenya, biarkan BGN pusat yang menyampaikan. Regulasi tersebut bukan kewenangan kami di daerah. BGN yang memahami secara rinci,” jelasnya.
Prioritas utama Pemkab Sidoarjo saat ini adalah menjamin penanganan medis para korban secara optimal melalui Dinkes dan jaringan rumah sakit rujukan.
“Pemerintah daerah berfokus pada penanganan medis. Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani seluruh pasien,” tambah Subandi.
Berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo per 2 September 2026 pukul 13.00 WIB, tercatat 567 santri telah menerima perawatan medis. Sebanyak 457 santri sudah diperbolehkan pulang, sementara 80 santri masih dirawat inap dan 30 pasien dalam masa observasi.
Rincian sebaran perawatan para santri di rumah sakit adalah sebagai berikut: RS Siti Hajar (35 pasien), RSUD Notopuro (31 pasien), RS Delta Surya (16 pasien), RS Pusura (12 pasien), RSU Aisyiyah St. Fatimah (9 pasien), RS Pusdik Bhayangkara (1 pasien), RS Anwar Medika (1 pasien), dan RS Arafah Anwar Medika (1 pasien).
Menanggapi kejadian tersebut, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo menyatakan pihak BGN langsung bergerak setelah menerima laporan pada Selasa (1/9/2026) malam. Investigasi awal di lapangan telah dilaporkan ke BGN pusat.
”Pada awalnya, operasional kami hentikan sementara tadi malam. Pagi ini, surat suspensi untuk dapur tersebut telah diterbitkan,” jelas Teguh.
Ia menambahkan bahwa tim dari BGN pusat akan turun langsung untuk menentukan status sanksi bagi SPPG Kalitengah. Selama investigasi berlangsung, dapur penyedia MBG ini dihentikan total.
”Karena itu, tim investigasi dari pusat akan datang untuk menentukan apakah suspensinya berkategori ringan atau berat,” katanya.
Mengenai penyebab keracunan, BGN masih mendalami sampel makanan dan meminta publik tidak menelan mentah-mentah isu liar yang beredar.
“Proses investigasi masih berlangsung. Bahan yang diduga menjadi penyebab juga masih kami dalami,” ujar Teguh.
Ia sekaligus menepis kabar di media sosial yang menyebutkan adanya belatung pada makanan santri.
“Informasi tersebut tidak benar,” tegasnya.
Untuk diketahui, SPPG Kalitengah mendistribusikan sekitar 2.800 porsi makanan MBG per hari ke sejumlah sekolah dan pondok pesantren, dengan 1.000 porsi di antaranya disalurkan ke Ponpes Mambaul Hikam.
“Hasil investigasi akan menjadi dasar evaluasi terhadap operasional SPPG Kalitengah. BGN juga akan memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku,” pungkas Teguh. (*)
