Scroll Kebawah untuk melihat berita
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BeritaDaerahPeristiwa

Aliansi Madura Indonesia Geruduk DPD PAN Surabaya, Desak Audit Dugaan Sunat Anggaran Reses

×

Aliansi Madura Indonesia Geruduk DPD PAN Surabaya, Desak Audit Dugaan Sunat Anggaran Reses

Sebarkan artikel ini

SURABAYA || JDN –  Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Surabaya. Kedatangan massa ini guna menyoroti adanya dugaan pemotongan anggaran kegiatan reses (serap aspirasi) anggota legislatif dari partai tersebut.

​Dalam orasinya, massa aksi mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran reses yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Mereka menuntut adanya transparansi publik agar isu miring ini tidak menjadi bola liar yang menggelinding di tengah masyarakat.

​Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, mendesak agar segera dilakukan audit menyeluruh serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana operasional tersebut.

​”Kami mendesak adanya audit menyeluruh serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat,” tegas Baihaki di sela-sela aksi.

​Senada dengan Baihaki, Koordinator Aksi Abdul Azis menyampaikan bahwa dugaan pemotongan anggaran reses ini merupakan persoalan serius. Pasalnya, anggaran tersebut dikucurkan agar wakil rakyat bisa turun langsung dan menyerap keluhan warga secara optimal.

​Jika anggaran tersebut dipangkas, Abdul Azis menilai kualitas pelaksanaan reses otomatis merosot dan masyarakat lah yang paling dirugikan.

​”Dugaan pemotongan anggaran reses harus menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari kegiatan serap aspirasi tersebut,” ujar Abdul Azis.

​Selain menuntut audit dari lembaga yang berwenang, AMI juga meminta aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan melakukan penyelidikan jika ditemukan indikasi kuat pelanggaran pidana korupsi.

AMI menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran publik wajib dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.

​Perwakilan massa aksi kemudian ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPD PAN, H. Surat, S.Pd. Di hadapan pengurus partai, AMI menyerahkan poin-poin tuntutan mereka secara langsung.

​AMI meminta agar internal PAN segera melakukan evaluasi terhadap kader yang namanya terseret dalam pusaran dugaan pemotongan anggaran ini.

Mereka juga mendesak partai berlambang matahari terbit tersebut untuk mendukung proses pemeriksaan secara terbuka dan objektif.

​Aksi unjuk rasa yang mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan ini berjalan dengan aman dan tertib.

​Pihak Aliansi Madura Indonesia menegaskan, mereka tidak akan berhenti pada aksi seremonial saja. AMI berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus ini sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi uang negara demi menjaga akuntabilitas jalannya pemerintahan. (*)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *