SIDOARJO || JDN – Harmoni kepemimpinan di Kabupaten Sidoarjo berada di ujung tanduk. Dugaan keretakan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo kian memanas, memicu efek domino yang melumpuhkan mesin politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun Gedung Rakyat DPRD Sidoarjo. Konflik internal ini dituding menjadi penghambat utama eksekusi kebijakan strategis dan janji politik yang pernah dijanjikan kepada masyarakat.
Pecah kongsi antara dua pucuk pimpinan daerah ini bukan lagi sekadar isu personal, melainkan ancaman nyata bagi tata kelola pemerintahan. Ketidaksinkronan visi antara kepala daerah dan wakilnya berimbas langsung pada lambatnya realisasi program-program kerakyatan. Program yang semula menjadi jualan utama saat kampanye kini seolah terpinggirkan oleh riuh rendah perebutan pengaruh dan ego sektoral.
Di sisi lain, fungsi pengawasan legislatif (DPRD) turut dipertanyakan. Muncul dugaan kuat bahwa para wakil rakyat cenderung pasif karena lebih fokus mengamankan realisasi anggaran Pokok Pikiran (Pokir) dan anggaran narasumber yang telah cair. Pragmatisme politik ini dinilai menciptakan preseden buruk, ketika anggaran proyek sudah turun, pengawasan terhadap keharmonisan eksekutif dianggap bukan lagi prioritas utama.
Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai elemen masyarakat sipil. Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kabupaten Sidoarjo, Jim Darwin Hutabarat, memberikan kritik tajam terkait kondisi yang dianggapnya sebagai kegagalan etika kepemimpinan.
”Kami melihat Sidoarjo sedang tidak baik-baik saja. Ketidak harmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Jika pemimpinnya saja sudah pecah kongsi, bagaimana mungkin kebijakan publik bisa berjalan efektif? Rakyat Sidoarjo jangan dijadikan tumbal dari syahwat politik kekuasaan,” tegas Jim Darwin Hutabarat saat ditemui di Sekretariat DPC PBB Sidoarjo. Senin, 9/3/26.
Jim Darwin juga menyayangkan sikap legislatif yang terkesan tutup mata terhadap kondisi ini demi mengamankan kepentingan pragmatis.
”Legislatif jangan hanya sibuk dengan proyek dan anggaran seremonial. Fungsi pengawasan kalian dipertaruhkan. Jika ini terus dibiarkan, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang menunggu realisasi janji, sementara yang diuntungkan hanyalah segelintir elit yang bermain di air keruh,” tambahnya.
Dampak dari kekosongan kepemimpinan yang harmonis ini mulai dirasakan masyarakat secara nyata. Mulai dari pembangunan infrastruktur yang terkesan berjalan di tempat, birokrasi pelayanan publik yang kaku, hingga hilangnya arah pembangunan daerah yang jelas.
Jika komitmen awal kepemimpinan tidak segera diperbaiki, Sidoarjo diprediksi akan mengalami stagnasi hingga akhir masa jabatan. Kondisi ini dikhawatirkan meninggalkan luka mendalam bagi demokrasi di Kota Delta, di mana kepentingan publik dikalahkan oleh ego politik elit.(*)
