JAKARTA || JDN -Langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan diri sebagai mediator dalam konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel menuai kritik tajam. Pemerhati intelijen, Kolonel Infanteri (Purn) Sri Radjasa, menilai manuver tersebut sebagai “kebijakan yang kebablasan” dan berpotensi menjadi blunder strategis bagi kepentingan nasional Indonesia.
Dalam diskusi publik bertajuk “BoP, Perang Timur Tengah, dan Guncangan di Istana” yang digelar Forum Jurnalis Merdeka di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026), Sri Radjasa menyoroti kegagalan pemerintah dalam membaca peta geopolitik global yang kini sedang bergeser secara ekstrem.
Sri Radjasa menegaskan bahwa peran mediator tidak bisa diambil secara sepihak tanpa legitimasi dari aktor-aktor yang bertikai. Ia mempertanyakan dasar pertimbangan Presiden dalam mengambil posisi tersebut.
“Menjadi mediator adalah kebijakan yang kebablasan. Apakah Presiden tidak tahu bahwa ada prasyarat khusus dari kedua negara yang bersengketa? Misalnya, harus ada pengakuan dari pihak yang berkonflik. Faktanya, Iran juga tidak mungkin menerima Indonesia,” ujar Sri Radjasa secara lugas.
Menurutnya, Indonesia keliru dalam memotret perubahan arah politik luar negeri Amerika Serikat. Saat ini, AS cenderung meninggalkan peran sebagai pemimpin dunia (world leader) dan beralih menjadi “penguasa dunia” (world ruler) yang lebih agresif demi mengamankan kepentingan nasionalnya. Hal ini terlihat dari sikap AS dalam isu Venezuela hingga Greenland.
Kritik juga mengarah pada posisi Indonesia yang kini berada di persimpangan jalan antara blok ekonomi Barat dan BRICS. Bergabungnya Indonesia ke BRICS di bawah kepemimpinan Prabowo dinilai menempatkan posisi Jakarta pada titik yang sangat sensitif di mata Washington.
“Di sini letak blundernya. Ketika Indonesia bergabung dengan BRICS, Donald Trump mengambil sikap kontras terhadap blok itu,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa AS kini lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi transaksional ketimbang isu normatif seperti Hak Asasi Manusia (HAM).
Diskusi yang dimoderatori wartawan senior Sri Widodo Soetarjowiyono ini juga menghadirkan pemerhati politik Imam Bogie Yuda Swara serta pemerhati sejarah dan budaya Joko Sumpeno. Forum tersebut memperingatkan bahwa kegagalan diplomasi luar negeri ini dapat berdampak langsung pada stabilitas domestik.
Secara ekonomi, eskalasi perang terbuka di Timur Tengah diprediksi akan menimbulkan efek domino yang mengerikan bagi Indonesia, di antaranya, Lonjakan harga minyak dunia yang tidak terkendali, Tekanan hebat terhadap nilai tukar Rupiah, Pembengkakan beban subsidi energi yang dapat menjebol APBN.
“Menabur angin bisa menuai badai. Risiko politiknya besar jika langkah seperti ini tidak dihitung dengan cermat,” pungkas Sri Radjasa, mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam ambisi diplomasi yang mengabaikan kalkulasi risiko nyata di lapangan.(MLDN)
