GRESIK || JDN – Proses seleksi Perangkat Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kini berada di bawah pengawasan ketat publik. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) Desa Morowudi resmi menetapkan sembilan bakal calon yang lolos verifikasi administrasi dan berhak mengikuti tahapan ujian seleksi pada 1 Oktober 2026.
Pelaksanaan ujian ini memicu perhatian luas dari warga setempat yang mendesak agar seluruh tahapan berlangsung transparan, jujur, objektif, dan profesional, serta bersih dari praktik nepotisme, intervensi politik lokal, maupun transaksi finansial.
Sorotan tegas disampaikan Ketua Presidium DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), Djaka Hikmatul Aulia, S.E., S.H., M.M., M.Ph., yang akrab disapa Gus Aulia. Tokoh yang aktif di bidang perlindungan konsumen dan advokasi hak masyarakat tersebut menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya seleksi hingga pengumuman akhir guna mengantisipasi potensi pelanggaran.
”Kami dari PWDPI akan terus melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh proses yang sedang berjalan hingga hasil ujian diumumkan secara resmi. Jangan sampai ada indikasi permainan, kecurangan, atau transaksi di balik layar,” tegas Gus Aulia saat memberikan keterangan.
Secara khusus, perhatian PWDPI dan masyarakat juga tertuju kepada Universitas Negeri Surabaya (UNESA) yang ditunjuk sebagai tim penguji independen. Gus Aulia mengingatkan akademisi UNESA agar tetap memegang teguh integritas dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun.
”Sebagai pihak penyelenggara penguji, UNESA kami imbau agar wajib terbuka, transparan, serta menolak ‘bahasa titipan’ ataupun intervensi,” lanjutnya.
Menjawab kekhawatiran dan tuntutan transparansi dari masyarakat, Ketua Panitia P3D Desa Morowudi menegaskan kesiapannya menyelenggarakan ujian secara akuntabel. Pihaknya menjamin nilai akhir peserta murni ditentukan oleh kompetensi individu tanpa pengaruh kedekatan maupun materi.
”Kami berharap ujian kali ini dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Prosesnya harus berjalan dengan baik dan objektif. Yang dinilai murni adalah kemampuan dan hasil peserta dalam mengikuti ujian,” ujar Ketua Panitia P3D Morowudi.
Dukungan terhadap pengawasan ketat ini juga disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Morowudi. Ia menyatakan bahwa BPD siap memantau jalannya seleksi agar hasilnya legal, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Masyarakat Desa Morowudi berharap seleksi ini melahirkan aparatur desa yang berintegritas tinggi dan berkompeten dalam melayani warga, bukan sekadar lolos karena pemenuhan syarat administratif semata.
”Biarkan hasil ujian dan kemampuan murni peserta yang menentukan. Masyarakat berharap tidak ada permainan kecurangan, sogokan, maupun intervensi di balik proses seleksi ini,” ujar salah seorang warga setempat. (Red/MLDN)
