SIDOARJO || JDN – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sidoarjo, tensi politik di tingkat akar rumput mulai bergejolak. Aksi vandalisme berupa perusakan dan pembakaran Alat Peraga Kampanye (APK) dilaporkan terjadi di Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, yang memicu potensi sengketa hukum antar-pendukung.
Atribut yang menjadi sasaran perusakan adalah milik calon kepala desa (Cakades) nomor urut 1, Elvian Hadi Wira Waskita. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah baliho yang terpasang di kawasan Perumahan Citra Pesona Buduran ditemukan dalam kondisi roboh dan hangus terbakar pada Sabtu sore (04/04/2026). Saksi mata, Dwi Lukas, menyebutkan massa simpatisan sempat mendatangi lokasi sebagai bentuk solidaritas atas tindakan yang diduga terorganisir tersebut.
Menyikapi insiden tersebut, Ketua Panitia Pilkades setempat, Haji Umar, menyatakan bahwa pihaknya telah mendata titik-titik kerusakan. Persoalan ini akan dibawa ke ranah pelaporan administratif hingga kepolisian sebagai upaya perlindungan hak politik dan penegakan aturan main Pilkades, mengingat perusakan properti dapat dijerat Pasal 406 KUHP.
Situasi yang kian memanas ini mendapat perhatian serius dari Slamet Joko Anggoro, Pembina Grib Jaya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Sidoarjo. Ia menekankan bahwa kualitas seorang pemimpin desa justru diuji dari kemampuannya mengelola konflik di tengah tensi tinggi.
Selamet mengimbau seluruh elemen masyarakat dan tim sukses untuk tetap berpijak pada prinsip demokrasi yang sehat, objektif, transparan, dan akuntabel.
”Kita ingin Pilkades ini menjadi ajang adu gagasan, bukan adu kekuatan fisik atau intimidasi. Saya menghimbau dengan sangat agar tidak ada kelompok yang bertindak melampaui batas dengan mengintimidasi warga maupun lawan politik,” tegas Slamet Joko Anggoro saat dikonfirmasi, Sabtu (11/04/2026).
Lebih lanjut, Selamet menyoroti dua isu krusial yang kerap merusak muruah demokrasi desa, premanisme politik dan politik uang. Ia meminta segala bentuk tekanan mental terhadap pemilih segera dihentikan demi menjaga kedaulatan suara rakyat. Menurutnya, pemimpin yang lahir dari proses yang kotor hanya akan membawa dampak buruk bagi tata kelola desa di masa depan.
”Pemimpin yang bersih lahir dari proses yang jujur. Jika Pilkades dijalankan tanpa politik uang, hasilnya akan positif bagi pembangunan desa. Sebaliknya, cara-cara kotor hanya akan bermuara pada permasalahan hukum yang panjang,” imbuhnya.
Meski menempuh jalur hukum adalah hak setiap calon, Selamet memberikan pandangan kritis agar para kontestan tidak mengedepankan ego personal. Ia mendorong penggunaan paradigma Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dalam menyelesaikan gesekan di tingkat warga.
”Pilkades sejatinya adalah ajang mencari pemimpin yang mampu merangkul, bukan memukul. Penyelesaian melalui musyawarah mufakat jauh lebih mulia daripada memenjarakan warga sendiri. Pemimpin masa depan harus memiliki jiwa besar untuk meredam konflik agar tidak terjadi luka sosial permanen antar-tetangga,” jelas Slamet.
Pilkades serentak Kabupaten Sidoarjo dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei 2026. Insiden di Desa Sidokepung kini menjadi atensi khusus aparat keamanan agar percikan konflik tidak meluas ke wilayah lain. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh aksi vandalisme yang dapat mencederai pesta demokrasi desa.
”Mari kita jaga Sidoarjo tetap kondusif,” pungkasnya. (*)
