BANGKALAN || JDN – Stabilitas keamanan menjadi prioritas utama di wilayah Kabupaten Bangkalan. Hal ini ditegaskan dalam sosialisasi Satuan Tugas (Satgas) Premanisme yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di Pendopo Kecamatan Geger, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga tingkat desa untuk menyamakan persepsi dalam memberantas praktik premanisme yang meresahkan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Danramil 0829-15/Geger, Kapten Inf Supono, menegaskan komitmen TNI dalam mendukung penuh langkah preventif maupun penindakan terhadap aksi premanisme. Menurutnya, kehadiran Satgas merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan rasa aman.
Materi sosialisasi tidak hanya memaparkan peran teknis Satgas, tetapi juga menitikberatkan pada mekanisme koordinasi yang cepat dan partisipasi aktif warga dalam melaporkan potensi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
Dalam keterangannya, Kapten Inf Supono menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan pemberantasan premanisme terletak pada kolaborasi yang solid di lapangan.
“Pemberantasan premanisme tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh komponen. Melalui sosialisasi ini, diharapkan terbangun kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk premanisme,” tegas Supono.
Ia juga menambahkan bahwa personel Koramil 0829-15/Geger siap bekerja sama dengan semua pihak demi menjamin wilayah yang kondusif. “TNI siap bersinergi dengan Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mewujudkan wilayah Geger yang aman dan kondusif,” imbuhnya.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran penting, antara lain, Kabag Ops Polres Bangkalan, Kepala Bakesbangpol Bangkalan, Camat Geger beserta staf, Kepala Desa se-Kecamatan Geger,Tokoh masyarakat dan elemen sipil.
Hingga berakhirnya acara, kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar. Sosialisasi ini diharapkan mampu memutus rantai premanisme melalui deteksi dini yang dilakukan oleh masyarakat dan tindakan tegas dari aparat berwenang.(*)
