SURABAYA || JDN -Momentum Hari Buruh Internasional (May Day) pada Jumat (1/5/2026) diwarnai oleh gelombang unjuk rasa besar-besaran di pusat Kota Surabaya. Sekitar 2.500 massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur memadati Jalan Pahlawan, menyegel akses di depan Kantor Gubernur Jawa Timur untuk menuntut keadilan bagi kaum pekerja.
Aksi yang dimulai pukul 11.00 WIB ini diawali dengan momen khidmat, di mana massa melakukan Sholat Jumat berjamaah di sepanjang badan jalan sebagai bentuk spiritualitas dalam perjuangan. Meski massa memenuhi jalan raya, aksi tetap berlangsung kondusif di bawah pengawalan ketat aparat keamanan.
Terdapat tensi tinggi dalam orasi yang disampaikan di atas mobil komando. Fokus utama Gasper Jatim kali ini adalah menagih komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kesepakatan May Day 2025 yang telah ditandatangani setahun silam namun dinilai masih jalan di tempat.
”Perayaan May Day tahun ini menunjukkan bahwa kaum buruh belum mendapatkan kemerdekaan dan kesejahteraan yang sejati. Kami masih menemukan banyak penindasan dan ketidakadilan dari pengusaha yang mengambil hak-hak buruh tanpa pembelaan yang kuat dari pemerintah,” tegas salah satu orator dengan nada tajam.
Ketua Gasper Jatim, H. Ahmad Fauzi, membawa isu-isu krusial dalam audiensi bersama jajaran Forkopimda. Selain menolak kebijakan upah murah, Gasper Jatim mendesak pengesahan UU Ketenagakerjaan rekomendasi KSP-PB, reformasi pajak THR, serta perlindungan total dari badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
”Kami memohon kepada pemerintah untuk melindungi kami dari ancaman PHK sepihak oleh perusahaan dan segera menghapus sistem outsourcing yang sangat merugikan di wilayah Jawa Timur ini,” ujar Ahmad Fauzi di hadapan pejabat daerah.
Gubernur Jawa Timur, Dr. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., merespons langsung aksi ini dengan menemui 22 perwakilan buruh di ruang kerjanya. Didampingi Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim, Gubernur menyatakan kesiapannya untuk membawa aspirasi buruh Jatim ke tingkat pusat.
Dalam sambutannya di hadapan massa aksi, Khofifah menegaskan komitmennya:
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur terbuka terhadap seluruh aspirasi pekerja dan berkomitmen menjalin komunikasi yang konstruktif. Terkait tuntutan kebijakan ketenagakerjaan, akan segera kami teruskan dan koordinasikan dengan pemerintah pusat sesuai kewenangan yang ada. Perlindungan tenaga kerja, termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan, adalah prioritas yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai regulasi,” ungkapnya.
Sebagai penutup aksi, dilakukan prosesi simbolis penyerahan jaminan ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja. Tak hanya itu, sebuah prosesi potong tumpeng digelar di tengah jalan sebagai simbol harapan kolektif akan kesejahteraan buruh yang lebih baik.
Massa mulai membubarkan diri secara tertib pada pukul 17.10 WIB. Kendati berakhir damai, pesan yang ditinggalkan para buruh Jawa Timur sangat jelas: konsistensi perjuangan tidak akan surut hingga keadilan sosial dan kepastian hukum bagi pekerja benar-benar tegak di Bumi Majapahit.(*)
