PASURUAN || JDN – Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi meluncurkan gerakan inovatif bernama Gerakan Bangkit Kembali Belajar (Gerbang Kembar). Program ini diproyeksikan sebagai solusi strategis untuk menekan angka anak putus sekolah sekaligus mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan yang saat ini masih tertahan di peringkat bawah di Jawa Timur.
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo, menegaskan bahwa intervensi pendidikan ini merupakan prioritas mendesak. Pasalnya, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida), IPM Kabupaten Pasuruan saat ini berada di angka 73,02, menempatkan daerah ini pada posisi ke-28 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang berada di peringkat ke-29 disinyalir berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang mencapai 8,21% atau sekitar 138.430 jiwa.
Kondisi ekonomi tersebut berdampak pada 19.857 anak di Kabupaten Pasuruan yang terdata putus sekolah.
Namun, Bupati Rusdi menggarisbawahi fenomena unik di wilayahnya: banyak anak yang dianggap putus sekolah secara administratif sebenarnya sedang menempuh pendidikan non-formal di pondok pesantren.
“Anak tidak sekolah ini dalam arti hanya sampai SD atau SMP, padahal seharusnya sampai SMA. Kadang juga sudah sekolah tetapi informal di pondok pesantren. Kami mohon kepada Dewan Pesantren agar mengoordinir anak-anak yang tidak sekolah agar bisa kembali bersekolah (formal/penyetaraan),” ujar Bupati Rusdi dalam sambutannya.
Pemerintah daerah berkomitmen melakukan pendataan terhadap pondok pesantren yang belum memiliki sistem penyetaraan pendidikan formal agar para santri tetap tercatat dalam sistem pendidikan nasional.
Guna memastikan program ini tepat sasaran, Bupati Rusdi menginstruksikan seluruh Camat untuk bergerak aktif dan memiliki akses penuh terhadap aset pemerintah daerah di wilayah masing-masing, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga fasilitas kesehatan.
Akurasi data dari tingkat kecamatan akan menjadi penentu dalam pengalokasian anggaran daerah. Bupati menegaskan bahwa kinerja kewilayahan dalam menangani isu pendidikan akan berimbas pada insentif anggaran desa.
“Camat harus punya akses kepada seluruh aset yang ada di masing-masing kecamatan, seperti SD, SMP, dan puskesmas. Nanti kami akan hitung desa mana yang punya banyak anak tidak sekolah dan mana yang penanganannya sudah bagus, sehingga BKK (Bantuan Keuangan Khusus) bisa ditambah,” tegasnya.
Melalui sinergi antar-instansi dan penguatan peran kewilayahan, Gerbang Kembar diharapkan bukan sekadar seremoni, melainkan gerakan masif yang mampu mengubah wajah pendidikan di Pasuruan.
Fokus utamanya adalah memastikan setiap anak memiliki akses pendidikan yang diakui negara, sehingga mampu menciptakan generasi yang lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan masa depan.(*)
