SAMPANG || JDN – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Resor (Polres) Sampang melakukan pengecekan intensif terhadap ketersediaan dan stabilitas stok beras di Gudang Bulog Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Langkah proaktif ini diambil guna memastikan kelancaran program ketahanan pangan nasional di tingkat daerah, khususnya menjelang momentum Panen Raya Kuartal II.
Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, Satgas Pangan memastikan cadangan pangan di Kabupaten Sampang dalam kondisi aman dan melimpah. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying terkait pemenuhan kebutuhan pokok tersebut.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa ketersediaan logistik saat ini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.
”Alhamdulillah, stok beras di Gudang Bulog Sampang saat ini mencapai 200 ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada tambahan pemasukan beras lagi sebesar 100 ton. Jumlah ini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
hingga 3 sampai 6 bulan ke depan. Ini adalah wujud nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan Presiden,” ujar perwakilan Satgas Pangan Polres Sampang dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).
Selain memantau kondisi riil di gudang penyimpanan, Satgas Pangan Polres Sampang juga telah membangun koordinasi intensif dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat.
Berdasarkan data koordinasi tersebut, wilayah Kabupaten Sampang bersiap menyambut panen raya kuartal kedua yang diproyeksikan berlangsung pada Juni 2026 mendatang. Masuknya hasil panen baru ini diyakini akan memperkuat cadangan pangan dan menjaga stabilitas harga di pasar domestik.
Sinergi lintas sektoral antara Polres Sampang, Dinas Pertanian, Bulog, serta para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait diharapkan dapat terus menjaga kelancaran jalur distribusi logistik.
Dengan kepastian cadangan yang melimpah dan kesiapan panen yang matang, Polres Sampang menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan di lapangan. Upaya ini dilakukan demi mengantisipasi praktik penimbunan (hoarding) atau spekulasi harga sepihak yang dapat merugikan masyarakat luas. (MLDN)
