JAKARTA || JDN -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (14/1/2026). Dalam prosesi yang berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri tersebut, Tito menegaskan bahwa kompetensi dan inisiatif pejabat adalah kunci dalam menghadapi beban kerja kementerian yang semakin kompleks.
Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2/TPA Tahun 2026. Adapun ketiga pejabat yang menempati posisi strategis baru tersebut adalah:
1. Akmal Malik, menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum).
2. Cheka Virgowansyah, menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda).
3. Bahtiar, menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menggarisbawahi bahwa dinamika tugas di luar Kemendagri yang kian padat menuntut jajaran internal untuk lebih mandiri dan responsif. Ia meminta para pejabat baru tidak hanya menunggu instruksi, tetapi mampu menangkap visi pimpinan dan menerjemahkannya ke dalam aksi nyata.
“Untuk itulah saya meminta yang di Kemendagri mau enggak mau harus didukung oleh orang-orang yang kompeten,” tegas Tito di hadapan para pejabat yang dilantik.
Eks Kapolri tersebut juga memberikan ruang bagi para pejabatnya untuk mengeksplorasi kewenangan yang ada melalui langkah-langkah proaktif. Ia menitikberatkan pada dua aspek utama: kecepatan dan inisiatif.
“Saya mempersilakan para pejabat Kemendagri untuk berinisiatif dengan banyaknya kewenangan yang diberikan. Kecepatan dalam melaksanakan tugas adalah hal yang krusial,” tambahnya.
Tito menjelaskan bahwa mutasi dan promosi ini merupakan bagian dari siklus sehat organisasi. Selain sebagai upaya penyegaran (refreshing), langkah ini menjadi instrumen untuk memberikan tantangan baru bagi para birokrat senior agar tidak terjebak dalam rutinitas.
Namun, ia memastikan bahwa pemilihan nama-nama tersebut bukan sekadar formalitas. Mendagri mengaku telah memantau rekam jejak dan kinerja jajarannya secara ketat. Prinsip meritokrasi diterapkan untuk memastikan hanya figur inovatif yang menduduki pos vital.
“Mudah-mudahan semua bisa membantu saya,” harapnya. Ia juga menjanjikan bahwa pejabat yang mampu menunjukkan prestasi dan naik kelas secara kualitas akan terus mendapatkan kesempatan untuk menduduki posisi yang lebih strategis di masa depan.
Penataan di level eselon I ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mengawal stabilitas politik dan pelaksanaan otonomi daerah di awal tahun 2026 ini.(*)
