SAMPANG || JDN -Pemerintah Kabupaten Sampang mengakui tantangan besar dalam menekan angka kemiskinan dan membenahi ketertinggalan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah berat.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiyawan, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Pendopo Kecamatan Tambelangan, Selasa (27/1/2026).
Dalam forum tersebut, Yuliadi menginstruksikan agar arah kebijakan daerah tetap tegak lurus pada tiga agenda prioritas: peningkatan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan infrastruktur.
Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sampang merangkak naik dari 64,86 (2021) menjadi 67,23 (2025), Sekda menegaskan bahwa angka tersebut bukan alasan untuk berpuas diri.
”Angka ini tidak boleh membuat kita merasa aman. Justru harus menjadi cambuk agar kita bekerja lebih keras, mempercepat pembenahan, dan melakukan akselerasi pembangunan,” tegas Yuliadi di hadapan peserta Musrenbang.
Kritik tajam diarahkan pada lambatnya tren penurunan kemiskinan. Hingga tahun 2025, angka kemiskinan di Sampang masih tertahan di level 20,61 persen. Yuliadi menilai capaian tersebut belum signifikan dan masih meleset dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Untuk mengatasinya, ia meminta langkah konkret yang menyentuh akar ekonomi masyarakat, Kemudahan investasi untuk menyerap tenaga kerja, Penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi lokal, Pemerataan infrastruktur guna memangkas biaya logistik.
Secara spesifik, Yuliadi menyoroti Kecamatan Tambelangan yang memegang peran strategis sebagai penyangga kawasan agropolitan Banyuates dengan potensi hortikultura (cabai dan bentul). Namun, potensi ini terhambat oleh akses jalan yang belum memadai.
”Peningkatan akses jalan belum bisa kita tuntaskan. Karena itu, perlu skala prioritas pendanaan agar konektivitas Tambelangan sebagai daerah penyangga agropolitan tidak terus tertinggal,” akunya terkait keterbatasan anggaran.
Selain konektivitas, persoalan krisis air bersih saat musim kemarau juga menjadi sorotan. Sekda meminta sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperkuat agar penanganan air bersih tidak lagi bersifat parsial atau sekadar bantuan sementara.
Menutup arahannya, Yuliadi memberikan pemahaman terkait kondisi fiskal daerah. Pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat menjadi kendala utama belum terealisasinya sejumlah usulan masyarakat pada Musrenbang tahun-tahun sebelumnya.
Kendati demikian, ia menjamin bahwa setiap aspirasi yang masuk tetap menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan skala prioritas pembangunan Kabupaten Sampang ke depan agar tetap sasaran di tengah keterbatasan anggaran.(Sup)
