SIDOARJO || JDN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Kamis (30/7/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, serta dihadiri oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH, MKn, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, hingga para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo.
Rapat paripurna ini menguji efektivitas pelaksanaan program, tingkat penyerapan anggaran, hingga kualitas tata kelola keuangan daerah hasil pembahasan Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Afdhal Muhamad Insan, memaparkan sejumlah data strategis sekaligus catatan kritis berdasar audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemkab Sidoarjo TA 2025.
”Dari hasil audit BPK, kita melihat ada indikator pengelolaan keuangan yang sudah sesuai dengan ketentuan administrasi. Ini menjadi catatan positif, sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar politisi PKS tersebut.
Afdhal menguraikan, realisasi pendapatan daerah TA 2025 sukses mencapai Rp5,5 triliun atau 101,3 persen dari target APBD Perubahan 2025. Capaian ini surplus Rp73,41 miliar (Rp73.411.126.700,54) dari target yang ditetapkan.
Namun, Banggar memberikan perhatian khusus pada realisasi belanja daerah yang terealisasi Rp5,464 triliun atau sekitar 90 persen. Masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp606,79 miliar (Rp606.791.440.994,95).
”Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD agar dievaluasi pada pelaksanaan anggaran tahun berikutnya, sehingga penyerapan dapat lebih optimal,” tegasnya.
Salah satu poin krusial dalam laporan Banggar adalah perbaikan kondisi fiskal daerah secara signifikan. APBD TA 2025 yang awalnya diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp618 miliar, berhasil berbalik arah pada akhir tahun anggaran menjadi surplus sebesar Rp61,7 miliar.
Di sisi lain, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2025 tercatat sebesar Rp680,654 miliar (sekitar 11,1 persen dari total anggaran), atau naik Rp37,378 miliar ketimbang tahun sebelumnya.
Menanggapi laporan Banggar, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan apresiasi mendalam atas pengawasan kritis serta kolaborasi konstruktif yang ditunjukkan oleh pihak legislatif.
Menurutnya, proses dari penyampaian nota penjelasan hingga pengesahan ini mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
”Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas tanggapan, saran, serta fungsi pengawasan yang telah diberikan. Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” ungkap Bupati Subandi.
Ia menambahkan, buah dari kerja keras dan sinergi antarlembaga ini terbukti dari keberhasilan Pemkab Sidoarjo mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut.
”Prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.
Mengakhiri sambutannya, Subandi mengajak seluruh elemen Pemkab, DPRD, dan Forkopimda untuk memperkuat komitmen pembangunan daerah.
”Mari kita terus bergandengan tangan, saling mengisi, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai tugas masing-masing. Ini demi mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang semakin maju dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Melalui evaluasi APBD 2025 ini, DPRD Sidoarjo berharap rekomendasi yang diberikan dapat menjadi pijakan tajam dalam merumuskan kebijakan anggaran mendatang yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada publik. (*)
