PASURUAN || JDN – Konflik internal yang melanda Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sarana Keadilan Rakyat tampaknya telah mencapai titik nadir. Guna menyudahi ket ket ketegangan yang berkepanjangan, Ketua Pengurus Harian YLBH Sarana Keadilan Rakyat, Mukhamad Khoirul Huda, secara mengejutkan mengusulkan pembubaran total organisasi tersebut.
Usulan ekstrem ini dilontarkan Huda dalam rapat internal yang dihadiri oleh sekitar 50 anggota lembaga di Pasuruan, Senin (8/6/2026). Ia menilai, pembubaran yayasan merupakan jalan tengah yang paling rasional ketika visi dan misi para penggerak organisasi sudah tidak lagi sejalan.
”Jika sudah tidak ada lagi kesamaan arah dan tujuan dalam menjalankan organisasi, maka pembubaran dapat menjadi solusi yang lebih baik daripada mempertahankan konflik yang berkepanjangan,” ujar Huda di hadapan para anggota yang hadir.
Menurut Huda, dinamika konflik yang berkembang belakangan ini menunjukkan adanya benturan prinsip dan perbedaan pandangan yang sangat mendasar, baik di tingkat pendiri maupun pengurus.
Kondisi ini dinilai telah melumpuhkan soliditas organisasi serta menghambat fungsi utama lembaga dalam memberikan batuan hukum kepada masyarakat.
Sebagai sosok yang namanya tercantum resmi dalam akta pendirian yayasan serta dokumen pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Huda mengaku tetap menghormati setiap dinamika pendapat yang muncul.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa sebuah organisasi hanya bisa bertahan jika ditopang oleh komitmen kolektif.
”Keberlangsungan organisasi seharusnya tetap bertumpu pada kesamaan komitmen dalam membangun lembaga dan menjaga reputasi yang telah dibentuk bersama,” tegasnya.
Krisis di tubuh YLBH Sarana Keadilan Rakyat sebetulnya sudah terendus sejak Dewan Pembina mengeluarkan keputusan untuk membekukan seluruh aktivitas dan kegiatan lembaga.
Huda menyebut langkah pembekuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa ada persoalan sistemik yang musti diselesaikan secara menyeluruh dan adil.
Tak sekadar melontarkan usulan pembubaran, dalam rapat tersebut Huda juga mengeluarkan instruksi tegas terkait penggunaan atribut lembaga. Ia meminta seluruh anggota segera melepas stiker, logo, maupun identitas YLBH Sarana Keadilan Rakyat yang masih menempel di kendaraan atau perlengkapan pribadi lainnya.
Langkah ini, menurut Huda, merupakan bentuk tanggung jawab moral agar tidak ada penyalahgunaan nama lembaga di tengah situasi konflik yang belum menemui titik temu hukum.
”Apabila nantinya yayasan benar-benar dibubarkan, maka seluruh atribut yang berkaitan dengan YLBH Sarana Keadilan Rakyat sebaiknya tidak lagi digunakan,” imbuhnya.
Instruksi Ketua Pengurus Harian tersebut langsung direspons secara spontan oleh para anggota yang hadir. Sejumlah anggota terpantau langsung mencopot atribut organisasi yang melekat pada properti mereka sebagai bentuk soliditas dan dukungan terhadap sikap Huda.
Secara personal, Khoirul Huda juga menyatakan diri tidak akan lagi menggunakan logo YLBH Sarana Keadilan Rakyat. Penegasan ini menjadi krusial lantaran Huda merupakan pencipta sah sekaligus pemegang hak kekayaan intelektual atas logo tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, logo tersebut telah terdaftar resmi dalam Surat Pencatatan Ciptaan Nomor 000944292 yang pertama kali diumumkan pada 25 Juli 2025, melalui permohonan Nomor EC002025104031 tertanggal 2 Agustus 2025.
Dengan ditariknya hak penggunaan logo oleh penciptanya dan usulan pembubaran yang bergulir, masa depan YLBH Sarana Keadilan Rakyat kini berada di ujung tanduk. (MLDN)
