JAKARTA || JDN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa keselarasan antara komitmen global, nasional, dan lokal merupakan kunci utama dalam menghadapi krisis iklim. Di tengah ancaman fenomena “Global Boiling”, pemerintah daerah (Pemda) diminta tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam mengejar target emisi nol bersih (Net Zero Emission).
”Tantangan kita itu sebetulnya adalah menyambungkan antara komitmen global, nasional, dan lokal. That is our major challenge. Global, nasional, dan lokal,” ujar Bima Arya dalam acara Diseminasi Penelitian di Gedung Pakarti Center, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Bima tidak menampik adanya benturan kepentingan di level akar rumput. Menurutnya, dinamika politik daerah seringkali menjepit posisi kepala daerah dalam dilema antara popularitas, pertumbuhan ekonomi jangka pendek, dan pemenuhan target lingkungan yang bersifat teknis serta berjangka panjang.
Ia menyoroti beberapa hambatan konkret yang masih membayangi transisi hijau di daerah, mulai dari sulitnya migrasi transportasi publik ke kendaraan listrik (EV) hingga ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor industri padat emisi.
Menyikapi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil peran sentral dalam memastikan instrumen penganggaran daerah tetap akuntabel. Bima menegaskan, perencanaan pembangunan daerah harus “satu napas” dengan garis kebijakan nasional.
”Porsi kami adalah memastikan perencanaan penganggaran di daerah senapas dengan komitmen global dan nasional. Kita keluarkan Permendagri, misalnya Nomor 15 Tahun 2024, sebagai dasar bagi kepala daerah untuk mendorong inisiatif investasi hijau,” jelasnya.
Eks Wali Kota Bogor ini juga memberikan peringatan keras agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait lingkungan tidak sekadar menjadi aktivitas seremonial. Ia mendorong penerapan konsep co-creation—sebuah kolaborasi aktif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk generasi muda.
Bima berharap, keterlibatan publik yang lebih luas dapat memperkuat pengawasan anggaran sekaligus melahirkan inovasi berbasis ekologi. Targetnya jelas: replikasi keberhasilan daerah-daerah inovatif ke seluruh pelosok tanah air demi mencapai target nasional Net Zero Emission pada tahun 2060.(*)
