SURABAYA || JDN – Atmosfer di depan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur memanas pada Selasa (10/02/26). Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Madura Indonesia (AMI) melakukan aksi unjuk rasa, menuntut pertanggungjawaban atas dugaan bobroknya sistem pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wilayah Jawa Timur.
Dalam orasi yang disampaikan di tengah pengawalan ketat, Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Ditjen PAS Jatim. Ia menilai sistem pengamanan yang ada saat ini hanya formalitas semata, mengingat masih maraknya peredaran barang terlarang di balik jeruji besi.
Baihaki secara spesifik menyoroti adanya potensi keterlibatan oknum internal yang memfasilitasi tindakan ilegal tersebut.
”Bagaimana mungkin sebuah instansi yang dijaga oleh petugas berseragam dan dilengkapi kamera pengawas bisa kebobolan kalau tidak ada oknum petugas yang ‘bermain mata’?” tegas Baihaki dalam orasinya.
Ia menegaskan bahwa AMI tidak akan tinggal diam melihat institusi penegak hukum kehilangan marwahnya akibat ulah segelintir oknum yang mementingkan keuntungan pribadi.
Guna meredam situasi yang kian memanas, pihak Kanwil Kemenkumham Jatim akhirnya membuka pintu dialog. Sepuluh orang perwakilan massa AMI dipersilakan masuk untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung dalam sesi audiensi.
Efendi, perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Jatim, menyambut para delegasi dan menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap segala bentuk kritik konstruktif dari masyarakat.
”Kami berterima kasih kepada Aliansi Madura Indonesia (AMI) sebagai wadah organisasi yang bergerak sebagai kontrol sosial. Masukan ini akan menjadi bahan evaluasi kami ke depannya,” ujar Efendi.
Meski audiensi telah dilakukan, AMI menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukanlah akhir dari gerakan mereka. Massa menuntut bukti konkret berupa tindakan tegas terhadap petugas yang terbukti lalai maupun terlibat praktik ilegal.
AMI memberikan peringatan keras akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar jika dalam waktu dekat tidak terlihat perubahan signifikan dalam sistem pengawasan penjara di Jawa Timur.
Aksi berakhir dengan tertib, namun massa tetap dalam posisi siaga mengawal janji evaluasi dari pihak berwenang.(*)
