SIDOARJO || JDN -Menjelang aksi damai yang dijadwalkan pada Selasa (10/2/26), Laskar Jenggolo yang tergabung dalam Aliansi Peduli Sidoarjo mengeluarkan pernyataan sikap keras.
Langkah ini diambil untuk memutus spekulasi liar dan menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan ijtihad moral independen guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo yang dinilai tengah carut-marut.
Presidium Laskar Jenggolo, Bramada Pratama Putra, menyayangkan munculnya narasi yang mencoba menggiring opini publik seolah gerakan ini adalah pesanan politik atau upaya intervensi hukum.
Ia menegaskan aliansi ini berdiri di posisi netral tanpa memihak faksi mana pun, baik Bupati maupun Wakil Bupati Sidoarjo.
”Kami tegaskan, aksi ini tidak ada hubungannya dengan perkara hukum yang menyeret Saudara Subandi di Bareskrim Polri. Ini murni gerakan moral untuk merukunkan Bupati dan Wakil Bupati demi stabilitas Sidoarjo,” tegas Bramada. Sabtu, 7/2/26.
Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Selamet Joko Anggoro, turut menepis tajam isu adanya penyokong dana dari pihak-pihak yang sedang berperkara. Ia mengungkapkan bahwa seluruh biaya aksi berasal dari iuran mandiri anggota koalisi sebagai bentuk keprihatinan kolektif.
Terkait beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp yang menyudutkan integritas aliansi, Selamet memberikan peringatan keras.
”Tuduhan bahwa gerakan ini didanai kepentingan tertentu adalah fitnah keji. Kami tidak menutup kemungkinan akan melaporkan penyebar hoaks tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH). Kami punya harga diri dan kemandirian,” ujar Selamet.
Senada dengan semangat tersebut, Bupati LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Sidoarjo, Winarno, S.T., S.H., M.Hum., menilai dinamika pro dan kontra di tengah masyarakat adalah hal yang wajar. Namun, ia menekankan perlunya pelurusan informasi agar substansi gerakan tidak bias.
”Dinamika di luar sana sah-sah saja, baik yang pro maupun kontra. Tapi perlu kita luruskan bahwa kepentingan kami di Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo sangat jelas ingin Sidoarjo membaik,” ujar Winarno.
Winarno menambahkan bahwa gerakan ini secara tidak langsung merupakan dorongan bagi DPRD Sidoarjo untuk mengambil peran aktif sebagai mediator.
”Kita mendorong DPRD untuk mendamaikan Bupati dan Wakil Bupati agar polemik ini berakhir. Perseteruan ini harus diakhiri supaya mereka bisa fokus melanjutkan program-program yang tertunda dan merealisasikannya demi kepentingan rakyat,” imbuhnya.
Terkait proses hukum yang berjalan di Bareskrim Polri, Aliansi Peduli Sidoarjo menyatakan tetap menghormati mekanisme hukum dengan tiga poin utama.
Dukungan penuh kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus secara transparan dan berkeadilan, Pemisahan tegas antara proses hukum individu dengan agenda aksi damai 10 Februari, Penegasan bahwa inisiatif gerakan moral ini lahir bukan karena tekanan atau kondisi hukum pihak tertentu.
Melalui klarifikasi ini, Laskar Jenggolo mengimbau warga Sidoarjo agar tidak terprovokasi oleh upaya pengaburan substansi.
Mereka mengajak masyarakat melihat aksi ini sebagai kontrol sosial yang sehat demi mewujudkan Sidoarjo yang harmonis, stabil, dan bersih dari praktik korupsi.(*)
