Sidoarjo || JDN -RETORIKA dan tagline _heroik_ menurut hemat penulis tetap diperlukan oleh partai politik. Keduanya berfungsi sebagai penanda arah, identitas, serta alat komunikasi awal kepada publik. Sebab tanpa narasi, partai kehilangan wajah dan sulit dikenali di tengah dinamika politik nasional.
Persoalan muncul ketika retorika berhenti sebagai bunyi. Publik hari ini semakin cerdas, kritis, dan terpapar arus informasi yang luas. Narasi politik yang tidak ditopang kerja nyata cepat terbaca sebagai hiasan tanpa isi.
Ilmuwan politik Universitas Indonesia, *Prof. Arief Budiman,* pernah menekankan bahwa krisis partai politik di banyak negara berkembang bersumber dari kegagalan membangun kepercayaan sosial. Partai sibuk memproduksi slogan, namun abai pada konsistensi perilaku politik di ruang publik.
Masyarakat tidak lagi menilai partai dari seberapa lantang slogan dikumandangkan. Publik menimbang konsistensi antara ucapan dan tindakan. Janji politik diuji melalui pengalaman sehari-hari warga, bukan melalui pidato atau baliho.
Tagline politik seharusnya memiliki makna operasional. Kalimat singkat tersebut perlu dapat diterjemahkan dalam tindakan konkret, terukur, dan masuk akal. Tanpa penerjemahan yang jelas, slogan hanya hidup di ruang promosi, mati di ruang sosial.
Mengutip pendapat Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, *Prof. Henri Subiakto,* kerap mengingatkan bahwa pesan politik hanya efektif ketika relevan dengan realitas sosial pemilih. Ketika slogan tidak menyentuh kebutuhan warga, pesan tersebut akan gagal membangun keterhubungan emosional.
Metafora politik pun menuntut kehati-hatian. Bahasa simbolik yang terlalu tinggi sering gagal tersambung dengan nalar publik. Metafora mestinya mempermudah pemahaman dan mendekatkan partai dengan warga, bukan menciptakan jarak psikologis.
Kegagalan membaca publik berpotensi merugikan secara elektoral. Pemilih terbesar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2029 berasal dari kelompok rasional dan pragmatis. Kelompok ini menilai manfaat nyata, rekam jejak, serta kehadiran partai di tengah persoalan mereka.
Ilmuwan politik Amerika Serikat, *Robert Putnam,* melalui konsep _social trust,_ menjelaskan bahwa kepercayaan publik terbentuk dari interaksi berulang yang jujur dan konsisten. Politik tanpa trust hanya menghasilkan hubungan transaksional yang rapuh dan mudah runtuh.
Di sisi lain, partai kerap terjebak pada rasa besar di ruang internal. Forum kader yang ramai, acara yang meriah, serta tepuk tangan berulang sering menciptakan ilusi kekuatan. Kenyataan di ruang publik sering tidak sejalan dengan suasana internal tersebut.
Tidak sedikit partai terasa asing bagi masyarakat sekitar. Nama dikenal samar, program tidak diingat, dan keberpihakan tidak dirasakan. Kondisi ini berbahaya karena politik sejatinya bekerja di ruang publik, bukan di ruang rapat tertutup.
Pakar demokrasi asal Inggris, *David Beetham,* menegaskan bahwa legitimasi politik tidak lahir dari prosedur semata, namun dari penerimaan publik terhadap tindakan dan nilai yang dijalankan aktor politik. Tanpa penerimaan tersebut, partai kehilangan relevansi.
Konstelasi politik ke depan menuntut perubahan orientasi. Partai tidak cukup mengejar popularitas. Popularitas mudah dibentuk dan mudah pula runtuh ketika tidak ditopang fondasi yang kuat.
Fondasi tersebut bernama kepercayaan publik. Trust tumbuh dari kehadiran berulang, keberanian membela kepentingan rakyat, serta konsistensi sikap dalam situasi sulit. Kepercayaan tidak lahir dari slogan, namun dari proses panjang yang jujur dan berkelanjutan.
Elite partai memegang peran strategis dalam membangun kepercayaan tersebut. Arah kebijakan, gaya komunikasi, serta keteladanan sikap menentukan wajah partai di mata publik. Ketika elite gagal memberi contoh, kader di lapangan kehilangan orientasi.
Tanggung jawab berikutnya berada di pundak kader. Setiap kader menjadi wajah partai di lingkungan masing-masing. Cara berbicara, cara bekerja, serta cara menyikapi persoalan warga membentuk persepsi publik secara langsung.
Karena itu, narasi besar partai wajib diterjemahkan secara sederhana di lapangan. Program harus mudah dipahami, sikap perlu konsisten, dan kehadiran mesti terasa. Tanpa penerjemahan yang membumi, pesan politik berhenti di atas kertas.
Pada akhirnya, slogan hanya pintu masuk komunikasi politik. Politik modern menuntut kerja nyata yang terus diuji oleh publik. Kepercayaan tumbuh ketika partai hadir, bekerja, dan membuktikan keberpihakan secara konsisten dari waktu ke waktu.
Penulis adalah kader Partai Hanura Jawa Timur
