GRESIK || JDN – Gelombang protes besar melanda Desa Iker-Iker Geger, Kecamatan Cerme, Gresik. Sedikitnya 500 warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Iker-Iker Geger mengepung gerbang PT JPN pada Senin (16/02/2026). Massa menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas polusi bau limbah yang menyengat serta transparansi rekrutmen tenaga kerja lokal.
Hingga pukul 16.00 WIB, mediasi yang melibatkan delapan perwakilan warga, pihak manajemen, dan aparat keamanan berakhir tanpa titik temu (deadlock). Menyikapi kebuntuan tersebut, Kepala Desa Iker-Iker Geger, Kristono, mengambil sikap tegas dengan menginstruksikan penghentian aktivitas operasional perusahaan untuk sementara waktu.
”Karena mediasi tidak menemukan titik temu, kami menghimbau agar perusahaan menghentikan aktivitas dahulu. Tutup sementara, jangan ada aktivitas sampai ada solusi nyata untuk warga,” tegas Kristono di hadapan awak media.
Senada dengan Kepala Desa, Ketua LPK-RI DPC Kabupaten Gresik, Gus Aulia, yang mengawal aksi di lapangan, membenarkan instruksi tersebut. Ia menyatakan bahwa tuntutan warga adalah harga mati demi kenyamanan lingkungan.
Koordinator Aksi, Iswahyudi, menjelaskan bahwa aksi ini dipicu oleh keresahan menahun warga terhadap bau menyengat yang diduga kuat berasal dari aktivitas produksi PT JPN. Selain masalah lingkungan, warga menuntut porsi rekrutmen tenaga kerja yang memprioritaskan penduduk lokal sesuai dengan surat pemberitahuan nomor 001/FKMI/II/2026.
”Kami tetap mengotot, dampak bau limbah ini sangat meresahkan. Kami tidak menerima negosiasi jika bau masih terus menyeruak. Pilihannya hanya dua: hentikan polusi atau tutup perusahaan!” ujar salah satu perwakilan warga dengan nada tinggi saat mediasi berlangsung alot.
Meski massa sempat memblokade akses dan membawa perlengkapan logistik seperti tikar untuk bertahan, pihak kepolisian dari Polsek Cerme memastikan aksi berjalan kondusif. Bhabinsa setempat dari unsur Koramil dan Kodim juga bersiaga di lokasi guna memastikan arus lalu lintas yang sempat tersendat kembali normal.
Masyarakat mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar jika pihak manajemen PT JPN tidak segera memberikan solusi permanen terkait pengolahan limbah dan pemenuhan hak tenaga kerja lokal.(*)
