SIDOARJO || JDN -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memastikan Program Renovasi Warung Rakyat berlanjut pada tahun anggaran 2026. Sebanyak 400 unit warung rakyat di wilayah barat Sidoarjo ditargetkan mendapat bantuan perbaikan fisik dan manajerial sebagai bagian dari program prioritas kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
Kepastian ini disampaikan dalam sosialisasi program kepada ratusan kepala desa di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (11/2) pagi. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, dengan didampingi jajaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, menegaskan bahwa renovasi warung bukan sekadar program jangka pendek, melainkan upaya strategis untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan secara konsisten.
“Program yang menjadi janji Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo ini insyaallah akan terus hadir selama lima tahun ke depan,” ujar Fenny.
Ia juga menambahkan bahwa sejak diluncurkan, realisasi program ini dinilai sukses melampaui target awal, dengan sasaran total mencapai 2.000 warung rakyat hingga akhir periode kepemimpinan.
Tahun 2026 menandai perubahan signifikan dalam teknis pelaksanaan. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo, Edi Kurniadi, mengungkapkan adanya kenaikan plafon anggaran hingga 100 persen.
“Perbedaan mendasar tahun ini adalah peningkatan anggaran menjadi Rp10 juta per warung. Nilai tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2025 yang hanya sebesar Rp5 juta per warung,” ungkap Edi.
Penambahan ini dimaksudkan agar perbaikan lebih komprehensif. “Nilai Rp10 juta tersebut sudah mencakup keseluruhan kebutuhan perbaikan, termasuk instalasi listrik, atap, dan plafon warung,” tambahnya.
Untuk tahun ini, pelaksanaan difokuskan di wilayah barat yang mencakup sembilan kecamatan, yaitu,
Waru, Sedati, Gedangan, Buduran, Sidoarjo,Candi, Tanggulangin, Porong, dan Jabon dan untuk Sembilan kecamatan lainnya dijadwalkan menyusul pada tahun 2027.
Terkait teknis pendanaan, Edi menjelaskan adanya perbedaan jalur distribusi anggaran, untuk wilayah Desa Disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dan Kelurahan Dialokasikan melalui pihak kecamatan.
Rencana renovasi fisik dijadwalkan mulai berjalan pada triwulan ketiga tahun 2026. Namun, Edi menegaskan bahwa intervensi pemerintah tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
“Nantinya akan ada pelatihan-pelatihan serta fasilitasi bantuan permodalan usaha melalui Kurda (Kredit Usaha Rakyat Daerah),” jelasnya.
Selain itu, Pemkab juga berencana memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pemilik dan pekerja warung agar memiliki jaminan sosial yang layak.
Dengan skema baru ini, Pemkab Sidoarjo berharap warung rakyat tidak hanya berubah secara tampilan, tetapi juga meningkat daya saingnya dalam menggerakkan roda ekonomi desa.(*)
