JAKARTA || JDN – Aliansi Madura Indonesia (AMI) resmi melayangkan laporan pengaduan ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) terkait dugaan bobroknya sistem pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Laporan ini mencakup berbagai indikasi penyimpangan, mulai dari peredaran narkoba hingga dugaan pungutan liar (pungli) di balik jeruji besi.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, SE, SH, menyatakan bahwa langkah ini diambil lantaran kondisi di lapangan dinilai sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan dan mencederai integritas penegakan hukum.
Dalam laporannya, AMI menyoroti empat poin krusial yang diduga terjadi secara sistematis di dalam Lapas, Praktik Pungutan Liar (Pungli) Terhadap narapidana maupun keluarga narapidana, Penyalahgunaan Narkotika, Dugaan masih terkendalinya peredaran gelap narkoba dari dalam Lapas, Perlakuan khusus bagi narapidana tertentu yang memiliki kekuatan finansial, Lemahnya Pengawasan Internal Indikasi keterlibatan oknum petugas yang membiarkan praktik ilegal berlangsung.
”Ini bukan lagi persoalan kecil. Ini sudah menyangkut rusaknya sistem pemasyarakatan. Kalau dibiarkan, Lapas bukan lagi tempat pembinaan, tapi bisa berubah jadi sarang praktik ilegal,” tegas Baihaki saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (17/4).
Baihaki mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk tidak sekadar melakukan klarifikasi administratif, melainkan terjun langsung melakukan audit investigatif secara menyeluruh. AMI meminta tindakan tegas berupa pemecatan terhadap oknum yang terbukti bermain.
”Kami minta Menteri jangan tutup mata. Copot oknum-oknum yang bermain di dalam. Jangan sampai negara kalah oleh praktik-praktik kotor di balik tembok Lapas,” lanjutnya.
Menurut Baihaki, jika kondisi ini dibiarkan tanpa evaluasi radikal, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan runtuh.
”Kalau di dalam Lapas saja hukum bisa dipermainkan, lalu di mana lagi rakyat bisa percaya? Ini bahaya besar bagi penegakan hukum kita,” tandas Baihaki.
Sebagai bentuk keseriusan, AMI menegaskan akan terus mengawal laporan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah. Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan atau tindakan tegas, AMI menyatakan siap mengonsolidasikan massa untuk turun ke jalan.
”Kami tidak akan diam. Jika tidak ada tindakan tegas, AMI siap turun ke jalan dengan kekuatan penuh,” pungkas Baihaki.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Humas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI untuk mendapatkan konfirmasi dan tanggapan resmi terkait laporan yang diajukan oleh Aliansi Madura Indonesia. (*)
