SIDOARJO, JDN – Kabupaten Sidoarjo mencatatkan prestasi impresif dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo berada di angka 4,38 persen pada Maret 2026. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,02 persen dibandingkan periode Maret 2025 yang tercatat 4,40 persen.
Capaian tersebut mengukuhkan posisi Sidoarjo sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah se-Jawa Timur.
Posisi Sidoarjo di tingkat kabupaten berada di atas Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pasuruan.
Sementara pada tingkat kabupaten/kota secara keseluruhan di Jawa Timur, Sidoarjo menempati urutan kelima terendah setelah Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Malang. Tingkat kemiskinan Sidoarjo ini tercatat jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada pada angka 9,06 persen.
Meski persentase kemiskinan menurun, BPS mencatat adanya dinamika unik pada jumlah absolut penduduk miskin. Kepala BPS Sidoarjo, Bagyo Trilaksono, mengungkapkan bahwa jumlah penduduk miskin di Sidoarjo per Maret 2026 mencapai 108.460 jiwa, naik dari 107.570 jiwa pada Maret 2025.
”Kondisi ini diduga terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan laju penurunan persentase penduduk miskin,” ujar Bagyo saat memberikan paparan di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Rabu (21/10/2026).
Bagyo menegaskan, jika ditinjau dalam jangka panjang (periode Maret 2016 – Maret 2026), tren kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren penurunan yang signifikan, baik dari segi jumlah maupun persentase.
Dalam kurun waktu satu dekade tersebut, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 28.330 jiwa dari 136.790 jiwa (Maret 2016) menjadi 108.460 jiwa (Maret 2026).
”Sedangkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo pada Maret 2016 mencapai 6,39 persen. Berkurang 2,01 poin menjadi 4,38 persen pada Maret 2026,” tambah Bagyo.
Menanggapi rilis data BPS tersebut, Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat koordinasi. Ia menekankan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan benar-benar menyasar kebutuhan mendasar masyarakat.
Menurut Subandi, pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan butuh sinergi kuat antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo.
“Program yang sudah menjadi visi dan misi harus benar-benar menyentuh masyarakat. Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama untuk menekan angka kemiskinan di Sidoarjo,” tegas Subandi.
Berbagai intervensi langsung telah disiapkan Pemkab Sidoarjo, di antaranya, Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui dukungan ASN dan Baznas, Penyediaan bantuan kursi roda bagi warga disabilitas/lansia yang membutuhkan, Penyaluran bantuan sosial sembako, Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pemenuhan gizi masyarakat, Penguatan program sembako murah guna menjaga daya beli warga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Tak hanya itu, Bupati Subandi juga menyoroti kesejahteraan tenaga kerja daerah yang masih berada di bawah garis kemiskinan rumah tangga BPS (sebesar Rp2.841.074 perbulan). Ia berencana mengevaluasi tingkat pendapatan pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
“Saya juga akan membahas lebih lanjut dengan Pak Sekda nanti terkait kesejahteraan pegawai paruh waktu dan honorer di Sidoarjo. Insya Allah tahun depan akan ada kenaikan gaji untuk temen-temen PPPK paruh waktu,” jelasnya.
Melalui komitmen dan sinergi lintas sektor ini, Pemkab Sidoarjo berharap seluruh kebijakan yang digulirkan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi warga yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar,” pungkas Subandi. (*)
